JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto untuk mengusut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto secara tuntas dan transparan hingga ke akar-akarnya. MUI menilai pengusutan menyeluruh penting dilakukan, terlebih jika ditemukan indikasi tindakan makar yang dapat mengancam kedaulatan dan kehormatan Indonesia.
"Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya, transparan dan sampai ke akar-akarnya, apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar," kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhammad Cholil Nafis kepada Republika di Kantor MUI Pusat usai pertemuan Dewan Pimpinan MUI dan Ormas-Ormas Islam, Kamis (12/11/2026)
Kiai Cholil menegaskan, jangan sampai kehormatan dan kedaulatan Indonesia dirusak dengan adanya kasus tersebut. Menurut dia, jika ada motif makar dalam kasus itu, artinya ada pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mempererat konsolidasi dan komunikasi mengingat MUI merupakan punya masyarakat dan umat yang harus menjaga Indonesia. Menurut dia, MUI berupaya mempererat persatuan dan menjaga kondusifitas."Kemudian kami juga ikut memantau dan memberikan dukungan terhadap kasus penyadapan ini,"ujar Kiai Cholil.
Terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres, Kiai Cholil berharap, Indonesia memiliki Wakil Presiden yang kriterianya setia kepada Indonesia, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wapres baru pun diharapkan bisa memberikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia.
"Ya tentu kembali kepada yang ada pada Indonesia, yang pasti ada yang setia kepada Indonesia, yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bisa memberi kesejahteraan, dan tentu yang sesuai dengan asta citanya presiden," kata Kiai Cholil.
Kiai Cholil berharap Indonesia memiliki Wapres yang sesuai dengan Asta Cita Presiden karena itu bagian dari garis-garis besar haluan memimpin Indonesia. Kiai Cholil menambahkan, untuk siapa yang cocok menjadi Wapres selanjutnya, karena satu paket antara presiden dan wapres, maka sepenuhnya adalah kewenangan presiden.