Politik

Mutasi Terbaru Polri, Tiga Jenderal yang Terseret Kasus Penyadapan Dicopot

Mutasi Terbaru Polri, Tiga Jenderal yang Terseret Kasus Penyadapan Dicopot

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi di lingkungan Korps Bhayangkara. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Ia merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Ahrie dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Polri. Jabatan Kadivkum kini diisi Brigjen Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat Karosundokinfokum Divkum Polri.

Selain Ahrie, dua tersangka lain dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, yakni Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi, juga dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.

Eko Hadi sebelumnya menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjabat Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.

Sebagai informasi, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, sejumlah politisi, pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga media disebut turut menjadi sasaran penyadapan. Sementara itu, satu tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ahrie dan Eko juga telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dalam sidang tersebut, keduanya diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Namun, Eko dan Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta, ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi masih menjalani tahanan rumah karena sakit.