Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali meminta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) konvensional dan syariah di Pulau Dewata untuk mengutamakan tata kelola kredit sindikasi karena kredit bermasalah yang tergolong tinggi.
“Perlu meningkatkan disiplin pengelolaan kredit sindikasi,” kata Kepala OJK Bali, Parjiman di Denpasar, Bali, Jumat.
Adapun kredit atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan sekelompok bank kepada seorang debitur yang hasil keuntungannya akan dibagikan kepada setiap anggota sindikat secara prorata.
Di Bali, berdasarkan data OJK per Juli 2026 total BPR konvensional ada 120 dan satu BPR syariah.
Berdasarkan data regulator lembaga jasa keuangan itu, hingga September 2026 realisasi kredit sindikasi mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 23,69 persen secara tahunan.
Adapun rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) untuk kredit sindikasi adalah sebesar 18,82 persen.
Besaran NPL kredit sindikasi itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata NPL kredit secara umum seluruh BPR konvensional dan syariah.
Ia menjelaskan kondisi tersebut memerlukan penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, dan pengendalian konsentrasi risiko.
Di sisi lain, jumlah BPR konvensional dan syariah yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum menurun dari 40 BPR pada Desember 2020 menjadi lima BPR pada September 2026.
Sedangkan dari 10 grup kepemilikan yang menjadi perhatian konsolidasi, sebanyak enam grup telah menyelesaikan proses konsolidasi, sedangkan empat grup lainnya masih dalam proses.
“Perkembangan ini menunjukkan kemajuan penguatan struktur industri, namun tetap memerlukan komitmen pemegang saham dalam memenuhi ketentuan permodalan dan menyelesaikan konsolidasi,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, bahwa setiap BPR wajib memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp 6 miliar.