BANDUNG — Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui keterlibatan warga dan kader partai. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membangun 740 teba atau lubang pengolahan sampah organik di berbagai wilayah Jawa Barat.
Program tersebut menjadi bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi yang diinisiasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Gerakan ini diperkuat melalui kerja bakti massal dan aksi pilah sampah dalam rangka Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia, Sabtu (14/11/2026).
Di Jawa Barat, kegiatan dipusatkan di Lapangan RW 07 Blok G, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Kegiatan tersebut melibatkan sekitar 140 ribu kader dan warga di Jawa Barat.
Ono mengatakan, gerakan peduli lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan bersih-bersih. Lebih dari itu, masyarakat perlu didorong agar mampu mengelola sampah sejak dari sumbernya sehingga memiliki nilai manfaat, bahkan nilai ekonomi.
“Dari 740 teba yang dibangun di Jawa Barat, gerakan ini melibatkan kader dan rakyat tidak kurang dari 140.000 orang. Ini bagian dari gerakan bersama yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia,” ujar Ono.
Menurut dia, kegiatan tersebut harus berlanjut dan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Karena itu, RW 07 Margahayu Utara ditetapkan sebagai wilayah binaan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Selain pembangunan teba dan penyediaan keranjang sampah, pihaknya menyiapkan dua unit gerobak sampah, mesin pencacah sampah organik, serta biodecomposer berupa bakteri pengurai untuk mempercepat proses pengolahan.
Ono menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Perubahan pola pikir masyarakat menjadi bagian penting agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Sampah jangan hanya dilihat sebagai sesuatu yang kotor atau menjadi masalah. Kalau masyarakat bisa melihatnya sebagai peluang ekonomi, mereka akan lebih fokus untuk mengolahnya,” katanya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengelolaan sampah. Dukungan tersebut diharapkan menjangkau kelompok di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga desa, bukan sebatas instruksi kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Sejalan dengan upaya tersebut, DPRD Jawa Barat tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mengatasi persoalan sampah.
Ono, yang pernah bertugas selama 10 tahun di Komisi IV DPR RI, juga menyoroti sejumlah program bantuan pengelolaan sampah yang belum berjalan optimal. Bantuan berupa bank sampah, kendaraan pengangkut, hingga mesin pencacah, menurut dia, perlu diimbangi dengan kesiapan dan konsistensi masyarakat dalam mengelolanya.
Meski demikian, dia menyebut sejumlah komunitas telah berhasil mengembangkan pengolahan sampah yang memberikan manfaat ekonomi.
“Memang ada komunitas yang fokus mengelola sampah. Hasilnya, sampah bukan lagi menjadi beban, tetapi sudah memberikan keuntungan secara ekonomi,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat tersebut.
Kegiatan itu turut dihadiri Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Budi Setiawan, Sekretaris Fraksi Tom Maskun, serta jajaran pengurus dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.