Politik

Pakar tekankan pentingnya peningkatan pengawasan penjualan antibiotik

Pakar tekankan pentingnya peningkatan pengawasan penjualan antibiotik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI) periode 2025-2028 Prof. dr. Anis Karuniawati, Ph.D., Sp.MK(K) menekankan pentingnya peningkatan pengawasan penjualan obat antibiotik guna mencegah penggunaan antibiotik secara tidak rasional.

Guru Besar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mengatakan, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat menyebabkan resistansi antimikroba, yang selanjutnya akan mempersulit penanganan penyakit infeksi.

Saat dihubungi ANTARA pada Jumat, ia menyampaikan bahwa peraturan berkenaan dengan penyerahan antibiotik dan penggunaan antibiotik sebenarnya sudah lengkap, tetapi penerapan dan pengawasannya masih harus diperbaiki.

Ia menjelaskan bahwa antibiotik dan antimikroba tergolong obat keras yang harus diperoleh menggunakan resep dokter.

"Kalau hal ini saja dipatuhi apotek di seluruh Indonesia, maka masyarakat tidak mendapatkan akses antibiotik secara bebas," katanya.

"Masyarakat tidak bisa disalahkan kalau mereka datang ke apotek membeli obat untuk sakit tenggorokan, lalu apotek memberi antibiotik tanpa penjelasan," ujarnya.

Selain meningkatkan pengawasan penjualan antibiotik, Prof. Anis menyampaikan, kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), vaksinasi, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak juga penting dalam upaya pencegahan penyakit infeksi.

Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, sebanyak anggota 22,1 persen anggota masyarakat menggunakan antibiotik oral dalam satu tahun terakhir, dan 41 persen di antaranya memperoleh antibiotik tanpa resep dokter.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman menjelaskan bahwa ketentuan tentang penyerahan antibiotik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan aturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam jawaban tertulis yang disampaikan kepada ANTARA pada Jumat, ia mengemukakan perlunya pengawasan ketat penerapan ketentuan mengenai penjualan antibiotik, termasuk pemberian resep oleh dokter, guna mencegah penggunaan antibiotik secara tidak rasional.

Ia juga menyampaikan perlunya peningkatan peran dokter dan apoteker dalam upaya pencegahan penggunaan antibiotik secara tidak rasional.

"Dokter perlu lebih memperhatikan praktik pemberian resep antibiotik dan memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan antibiotik yang tepat," katanya.

"Apoteker perlu berkomitmen untuk memberikan antibiotik hanya berdasarkan resep dari dokter," ia menambahkan.

Di samping itu, dia menyampaikan pentingnya peningkatan edukasi masyarakat tentang penggunaan antibiotik yang rasional dan konsekuensi penggunaan obat antibiotik secara tidak rasional.