Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM JAYA) dan Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah Jaya (PAL JAYA) memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur guna menghindari pekerjaan galian jalan berulang yang dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat.
"PAM JAYA dan PAL JAYA sejauh ini berkoordinasi dengan sangat baik terutama hal-hal yang bersangkutan sinergitas kegiatan," kata Senior Manager Corporate dan Customer Communication PAM JAYA Gatra Vaganza saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Gatra mengatakan koordinasi kedua perusahaan selama ini berjalan baik, termasuk dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan proyek bersama.
Menurut dia, sinkronisasi jadwal pekerjaan galian perlu dilakukan tidak hanya antara PAM JAYA dan PAL JAYA, tetapi juga dengan instansi lain yang membutuhkan akses serta melakukan pekerjaan infrastruktur serupa.
Ia menilai komunikasi lintas lembaga masih perlu dioptimalkan agar pengerjaan infrastruktur tidak menimbulkan kesan penggalian jalan secara berulang di lokasi yang sama.
"Terakhir ini kegiatan sinergi yang dilakukan antara PAM dan PAL adalah pembangunan MCK Komunal di daerah Manggarai melalui program CSR," kata dia.
Dengan demikian, pekerjaan galian yang dilakukan PAM JAYA saat ini merupakan bagian dari upaya perusahaan memenuhi target cakupan layanan air minum perpipaan sebesar 100 persen pada 2029.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PAM JAYA dan seluruh instansi terkait mengoordinasikan pekerjaan galian agar tidak mengganggu pengguna jalan.
Permintaan tersebut disampaikan Pramono setelah mengikuti kegiatan JEKATE RUN 2026 di kawasan Halte Bendungan Hilir PAM JAYA, Jakarta, Minggu.
"Untuk itu saya sudah meminta kepada PAM JAYA dan semua yang kemudian harus menggali, harus dilakukan terkoordinasi," kata Pramono.
Ia menegaskan seluruh perusahaan maupun instansi yang melakukan pekerjaan galian harus menyelaraskan kegiatan karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pramono juga menyatakan akan menertibkan sejumlah proyek galian yang dikeluhkan warga karena memakan badan jalan dalam waktu lama dan berpotensi memperparah kemacetan di Ibu Kota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap koordinasi lintas instansi dapat membuat pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.