Jakarta (ANTARA) - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu skandal yang mengguncangkan Indonesia pada November 2026. Persoalan ini semakin mengejutkan karena pihak yang diduga terlibat justru berasal dari lingkaran institusi keamanan negara.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menahan dan menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Nomor telepon yang menjadi sasaran tidak hanya diduga milik Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Penyadapan diduga dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi dan tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum. Penyidik juga menduga terdapat upaya penghapusan rekaman atau catatan hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan kepala negara, kerahasiaan komunikasi pemerintahan, serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang pernah menghadapi persoalan serupa, bahkan hal ini juga pernah terjadi di Presiden Indonesia sebelumnya. Sejumlah pemimpin dunia juga pernah menjadi sasaran penyadapan, bahkan oleh badan intelijen dari negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu.
Berikut beberapa di antaranya.
1. Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia)
Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menjadi sasaran dugaan penyadapan intelijen Australia pada 2009.
Kasus ini mencuat pada November 2013 setelah dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, dipublikasikan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan The Guardian.
Dokumen tersebut mengungkap bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), berupaya memantau komunikasi telepon seluler SBY. Aktivitas ponselnya bahkan dilacak selama 15 hari pada Agustus 2009.
Tidak hanya SBY, penyadapan juga diduga menyasar istrinya, Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintahan.
Pengungkapan tersebut memicu kemarahan pemerintah Indonesia. SBY meminta penjelasan resmi dari pemerintah Australia dan mengambil sejumlah langkah diplomatik, termasuk menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia serta meninjau ulang kerja sama kedua negara.
Indonesia bahkan sempat membekukan sejumlah bentuk kerja sama militer dan pertukaran informasi intelijen dengan Australia.
Kasus ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana penyadapan terhadap kepala negara dapat memicu ketegangan diplomatik yang serius, meskipun kedua negara memiliki hubungan bilateral yang cukup erat.
2. Angela Merkel (Jerman)
Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel pernah menjadi salah satu tokoh yang paling ramai diberitakan dalam skandal penyadapan internasional pada 2013.
Berdasarkan dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden, badan intelijen Amerika Serikat (NSA) diduga telah memantau komunikasi telepon seluler Merkel.
Penyadapan tersebut bahkan disebut telah berlangsung sejak 2002, ketika Merkel masih menjabat sebagai pemimpin oposisi Jerman.
Merkel kemudian menghubungi Presiden Amerika Serikat saat itu, Barack Obama, untuk meminta penjelasan. Ia juga menyampaikan bahwa penyadapan terhadap sekutu merupakan tindakan yang tidak dapat diterima.
Kasus ini memicu ketegangan diplomatik antara Jerman dan Amerika Serikat. Pemerintah Jerman bahkan memanggil Duta Besar AS untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut.
3. Dilma Rousseff (Brasil)
Presiden Brasil Dilma Rousseff juga pernah menjadi sasaran dugaan penyadapan NSA pada 2013.
Dokumen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap dugaan bahwa badan intelijen AS mengakses komunikasi elektronik Rousseff, termasuk pesan dan surat elektronik miliknya serta sejumlah penasihat dekatnya.
Tidak hanya itu, perusahaan minyak milik negara Brasil, Petrobras, juga dilaporkan menjadi sasaran pengawasan.
Rousseff menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya. Sebagai bentuk protes diplomatik, ia bahkan membatalkan kunjungan kenegaraan ke Washington yang sebelumnya dijadwalkan pada Oktober 2013.
Keputusan tersebut menjadi salah satu respons diplomatik paling tegas terhadap skandal pengawasan NSA.
4. Enrique Peña Nieto (Meksiko)
Mantan Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto juga pernah terseret dalam skandal penyadapan yang melibatkan NSA.
Pada 2013, laporan media internasional berdasarkan dokumen Snowden mengungkap dugaan bahwa komunikasi elektronik Peña Nieto telah dipantau sebelum dirinya resmi menjabat sebagai presiden.
Informasi yang dikumpulkan disebut mencakup pesan elektronik dan komunikasi politik yang berkaitan dengan aktivitasnya.
Pemerintah Meksiko kemudian meminta Amerika Serikat melakukan penyelidikan dan memberikan penjelasan resmi. Peña Nieto juga menyampaikan kepada Obama bahwa dirinya mengharapkan penyelidikan menyeluruh atas dugaan tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa pengawasan intelijen tidak hanya menyasar negara yang dianggap sebagai musuh, tetapi juga dapat menjangkau pemimpin negara tetangga dan mitra strategis.
5. François Hollande (Prancis)
Mantan Presiden Prancis François Hollande juga pernah menghadapi persoalan serupa.
Pada 2015, WikiLeaks merilis dokumen intelijen yang menunjukkan dugaan bahwa NSA memata-matai tiga presiden Prancis, yakni François Hollande, Nicolas Sarkozy, dan Jacques Chirac.
Dokumen tersebut memuat informasi mengenai komunikasi dan pembicaraan internal para pemimpin Prancis, termasuk isu politik, hubungan diplomatik, serta kebijakan ekonomi.
Pemerintah Prancis menanggapi pengungkapan tersebut dengan serius. Hollande bahkan menggelar pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi keamanan untuk membahas persoalan tersebut.
Kasus ini kembali memperlihatkan bahwa hubungan persahabatan antarnegara tidak selalu menjamin kerahasiaan komunikasi para pemimpinnya.
Penyadapan pemimpin negara bukan persoalan sepele
Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyadapan terhadap pemimpin negara bukan sekadar persoalan privasi seseorang. Ada kepentingan yang jauh lebih besar, mulai dari keamanan nasional, kedaulatan negara, hubungan diplomatik, hingga stabilitas pemerintahan.
Informasi dari komunikasi seorang kepala negara dapat memuat strategi politik, kebijakan ekonomi, pertahanan, negosiasi internasional, hingga keputusan penting yang menentukan masa depan suatu negara.
Jika informasi tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang, dampaknya bisa merugikan kepentingan nasional dan melemahkan posisi negara dalam hubungan internasional.
Meski demikian, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional memiliki perbedaan mendasar dengan penyadapan ilegal. Kegiatan tersebut harus memiliki dasar hukum, prosedur yang jelas, serta pengawasan agar tidak disalahgunakan.
Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa keamanan komunikasi pejabat negara harus dijaga dengan serius. Penanganannya juga perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terpelihara, demikian merangkum dari pemberitaan ANTARA dan media global.