Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata membantu pemulihan menyeluruh daerah-daerah wisata yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kementerian Pariwisata mendorong pemulihan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap destinasi wisata, tetapi juga terhadap seluruh ekosistem usaha yang menopang aktivitas pariwisata," kata Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Nia menyampaikan bahwa pemulihan daerah tujuan wisata yang terdampak bencana mencakup pemulihan aktivitas usaha di sektor pariwisata.
Kementerian Pariwisata mengupayakan bantuan dana berkelanjutan untuk mendukung pemulihan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurut Nia, dukungan pemulihan kegiatan usaha di sektor pariwisata diarahkan pada ruang usaha kuliner, lapak cenderamata, dan penginapan yang rusak akibat bencana.
Penataan kembali sarana usaha pariwisata yang terdampak bencana dilakukan dengan memperhatikan panduan mitigasi bencana serta standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Nia menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah wisata terdampak bencana melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah.
Ia mencontohkan, InJourney telah menyalurkan bantuan peralatan usaha, bahan baku, serta perahu untuk pelaku UMKM pariwisata di Sumatera Utara dan Aceh.
Nia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemetaan sebanyak 67 destinasi wisata yang terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Sebanyak 47 dari 67 destinasi wisata yang terdampak bencana itu sudah ditetapkan sebagai prioritas dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah tahun anggaran 2026.
Mengenai progres pemulihan daerah wisata yang terdampak bencana di Pulau Sumatera, Nia mengatakan bahwa datanya masih perlu dimutakhirkan bersama pemerintah daerah.
"Penetapan status pulih tidak hanya didasarkan pada dibukanya kembali destinasi wisata, tetapi juga harus melalui verifikasi kelayakan infrastruktur fisik," katanya.
Ia menjelaskan bahwa indikator pemulihan daerah wisata mencakup keamanan struktur bangunan amenitas, keamanan jalur kendaraan dan pedestrian, ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta ketersediaan jalur evakuasi.
Dalam hal konektivitas, ia mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada 5 Oktober 2026 telah melaporkan bahwa seluruh jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih 100 persen.
Dia juga mengutip laporan satuan tugas per 26 Oktober 2026 yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi telah mencapai 96 persen sampai 98 persen.
Nia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata akan mengawal sampai tuntas upaya pemulihan menyeluruh daerah wisata yang terdampak bencana.