Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mendekatkan peralatan penanganan bencana ke daerah rawan bencana untuk mempercepat respons penanggulangan dampak cuaca ekstrem memasuki musim hujan.
"Kami arahkan alat-alat berat itu tidak hanya milik Dinas PU tapi ada juga milik Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, kami petakan di mana potensi-potensi ancaman bencana, lalu alat-alat itu didekatkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.
Strategi penyiapan armada dan alat berat ini dilakukan Pemprov Bali berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama BMKG untuk memetakan proyeksi puncak musim hujan.
Atas dasar pemetaan daerah rawan bencana alam tersebut, BPBD Bali kemudian menerbitkan surat edaran kepada bupati/wali kota se-Bali agar membangun kesiapsiagaan mitigasi.
Selain itu, langkah penanganan wilayah perkotaan diwujudkan melalui normalisasi saluran air dan drainase untuk mencegah genangan air.
Ia meminta Dinas Sosial dan BPBD menyiapkan logistik penanganan pasca-bencana, sedangkan Dinas Kesehatan mengerahkan sarana medis.
"Logistik yang digunakan untuk merespons bencana harus disiapkan, siapa itu ya BPBD, Dinas Sosial, lalu obat-obatan, peralatan kesehatan, tenaga medis harus disiapkan Dinas Kesehatan," ujar Dewa Indra.
Terkait dengan penempatan alat berat disiagakan di lokasi terdekat kawasan rawan bencana, ia mencontohkan seperti perbatasan Desa Pancasari untuk antisipasi longsor di Kawasan Bedugul dan di Kabupaten Bangli untuk jalur Kintamani.
Selain itu, penyiapan personel juga disinergikan bersama jajaran Basarnas, TNI, dan Polri guna mempercepat respons di lapangan.
Terkait dengan pengawasan objek wisata alam, Pemprov Bali mengarahkan Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan para pelaku industri pariwisata.
"Titik-titik lokasi di mana aktivitas pariwisata itu dilakukan supaya dipetakan, kalau memang ada potensi yang cukup kuat akan terjadi sesuatu sebaiknya dihentikan dulu," katanya.
Mengenai tanah longsor di area glamping Pelaga, ia menegaskan kewenangan penanganan pertama berada di Pemerintah Kabupaten Badung.
"Bukan oleh pemprov, oleh Pemkab Badung, kita harus tempatkan dulu pemkab sebagai first responder," ucap dia.
Memasuki November 2026, BMKG mengimbau masyarakat Bali mewaspadai cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi selama masa peralihan musim.
Dampak hujan deras dan angin kencang di Bali belakangan ini, juga telah memicu sejumlah bencana, seperti tanah longsor, pohon tumbang, serta genangan air di beberapa kabupaten.