Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar untuk pengangkatan 9.687 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Achmad Wildan di Cibinong, Senin, mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp600 miliar seiring rencana perubahan status kepegawaian ribuan PPPK mulai 1 Januari 2027.
"Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar untuk PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," kata Wildan.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap kebutuhan anggaran tersebut dapat ditanggung pemerintah pusat, menyusul kesepakatan pemerintah bersama DPR RI mengenai pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027.
Menurut dia, apabila seluruh pembiayaan tersebut ditanggung pemerintah pusat, APBD Kabupaten Bogor berpotensi menghemat anggaran sekitar Rp600 miliar.
"Ya, mudah-mudahan itu benar dibiayai oleh pusat. Kita berharap seperti itu," ujarnya.
Meski demikian, Wildan memastikan, pemerintah daerah tetap menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD untuk mengantisipasi apabila pembiayaan dari pemerintah pusat belum terealisasi.
Ia menyebutkan, pembiayaan PPPK paruh waktu pada 2026 masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar.
"Tahun ini masih di daerah, masih paruh waktu. Sekitar Rp300 miliaran untuk paruh waktu," katanya.
Wildan berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan pembiayaan PPPK penuh waktu pada 2027 sehingga beban belanja pegawai pemerintah daerah dapat berkurang.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu.
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," kata Rudy.
Ia menegaskan, Pemkab Bogor siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan status kepegawaian tersebut karena ribuan PPPK telah berkontribusi terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemkab Bogor sebelumnya telah mengukuhkan sebanyak 9.687 PPPK paruh waktu pada 14 November 2025 sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 yang mencakup berbagai profesi.