JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dan eks wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan berbeda soal alasan pengunduran diri yang bersangkutan. Tak seperti Prabowo, Gibran menyatakan ia mundur bukan karena persoalan keabsahan ijazahnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran tak lepas dari putusan hukum soal “ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pengurusan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita.”
Persyaratan yang ia maksudkan, jika melihat konteks belakangan, adalah surat keterangan soal keabsahan ijazah pendidikan yang ditempuh Gibran di Singapura. Surat keterangan itu dinyatakan tak sah oleh Mahkamah Agung. Merujuk amar putusan kasasi MA, karena majelis hakim tak bisa menemukan bukti pernyataan kelulusan Gibran.
“Beliau tentunya merasa telah menumpuk pendidikan melalui proses yang teratur Namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato pernyataan terkait mundurnya Gibran.
“Atas dasar itu beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar Demi kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia,” kata Presiden.
Sementara Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan terpisah menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan wakil presiden tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026) di kanal YouTube @Setwapres, Gibran menyebut keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi yang diambil setelah melalui pertimbangan panjang.
"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran.
Pihaknya bahkan mengulangi penegasan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa dokumen pendidikannya telah diserahkan kepada pengadilan. "Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada, lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," ujarnya.
Gibran juga menyampaikan harapan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Dia menilai demokrasi membutuhkan penataan yang lebih baik.
"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik," katanya.