Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghematan anggaran negara akan dikembalikan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat melalui penataan belanja pemerintah yang lebih efisien.
"Saya minta saudara-saudara yakin Indonesia kuat. Indonesia cukup besar kekayaannya dan sekarang kita tidak mengizinkan lagi kekayaan kita diambil seenaknya. Dan tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia," ujar Prabowo saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Prabowo menjelaskan salah satu upaya efisiensi dilakukan dengan membenahi pola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini masih terpisah di masing-masing kementerian, provinsi, dan kabupaten.
Menurut Presiden, pola belanja tersebut mengakibatkan barang dengan jenis dan spesifikasi yang sama dibeli dengan harga berbeda-beda.
Untuk itu, pemerintah akan menyatukan pengadaan agar penggunaan uang negara lebih terukur dan tidak terjadi penggelembungan harga.
"Ini ingin kita rasionalkan. Jadi, satu belanja tidak ada 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri. Tidak ada sekian puluh kementerian belanja sendiri-sendiri. Semua uang rakyat harus dibelanjakan dengan harga yang sama, dengan spesifikasi yang sama, dengan kualitas yang sama," kata Presiden.
Kepala Negara mengungkapkan belanja barang dan jasa dalam APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 30 persen atau Rp400 triliun berpotensi hilang akibat praktik penggelembungan harga atau mark up.
"Jadi, kalau kita bisa atur ini, berarti kita bisa hemat Rp400 triliun, Rp400 triliun," ujar Prabowo.
Sebagai bentuk pemanfaatan hasil penghematan, Prabowo berencana memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.
Setiap provinsi akan memperoleh tambahan anggaran Rp100 miliar, sedangkan setiap kabupaten mendapatkan sedikitnya Rp20 miliar.
"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," tuturnya.
Selain tambahan anggaran daerah, pemerintah juga akan memperluas pembangunan fasilitas pendidikan melalui program perbaikan sekolah.
Prabowo menambahkan efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah meningkatkan target perbaikan sekolah dari rencana awal 71.000 menjadi 88.000 sekolah pada tahun ini.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan desa-desa nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sedikitnya 1.000 hingga 1.200 desa nelayan, kemudian menambah 2.000 desa pada tahun 2027.