Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar minimal 70 persen hasil semua izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara, dan bila perlu dengan menguasai saham perusahaan pemegang izin tersebut.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Selain itu, Presiden menyebut seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim.
“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ujarnya. Menurut dia, gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.
Prabowo menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ia menegaskan sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan.
“Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita, ini yang dititip kepada kita,” tuturnya.
Presiden juga menyinggung praktik selama puluhan tahun ketika pemegang hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) mengaku sebagai warga negara Indonesia saat mengurus izin, tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri.
“Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” ucapnya. Ia mengaku pernah bertanya kepada banyak profesor soal sistem ekonomi apa yang membuat hal itu terjadi.
Menurut Prabowo, sisa mandatnya akan digunakan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ia nilai menyimpang dari Pasal 33 dan 34 UUD 1945.