
Sumber gambar, BBC Indonesia
Laguna Segara Anakan yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan terancam lenyap dalam 10-15 tahun ke depan karena tingginya laju sedimentasi. Hutan mangrove perlahan lenyap, biota air berkurang dan banjir rajin menerjang. Menghadapi ancaman ini, warga setempat memutuskan bergerak dengan swadaya menyelamatkan yang tersisa.
Semua masih lekat dalam ingatan Thomas Heri Wahyono.
Dikelilingi hutan mangrove rimbun, rumah-rumah panggung berdiri kukuh di atas hamparan air laguna sebening kaca. Anak-anak asyik berenang, sementara para orang tua sibuk mencari ikan dan udang—seharian saja tangkapannya bisa "kuintalan".
Burung-burung berkicau merdu. Lumba-lumba berlalu-lalang. Tak hanya itu, paus pun sesekali bertandang.
"Itu bukan cerita dongeng. Saya mengalami sendiri. Ikan paus lewat belakang rumah," kata Wahyono, mengenang masa kecilnya pada 1970-an di Dusun Motean, Desa Ujungalang yang terletak di Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Kala itu, Kampung Laut bagai surga tersembunyi. Alamnya asri, tapi kebanyakan hanya dinikmati warganya sendiri.
Tak banyak orang luar mampir ke sini, terutama karena posisinya yang terisolasi dan reputasinya sebagai tempat jagal bagi para perompak.
Saat itu, ada empat desa yang dikenal sebagai bagian dari Kampung Laut. Tiga di antaranya adalah Ujungalang, Ujunggagak, dan Panikel di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Satu lagi adalah Majingklak di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Seluruh desa itu terletak di Segara Anakan, kawasan laguna dan ekosistem mangrove dengan total luas 34.019 hektare yang memisahkan Pulau Jawa dengan Nusakambangan.

Sumber gambar, BRIN, diolah via Google Earth
Akhir dari Whatsapp
Sejumlah sungai bermuara di laguna Segara Anakan, termasuk Citanduy, Cimeneng, Cibeureum, dan Cikonde. Air sungai-sungai itu lantas bercampur dengan air laut yang masuk dari dua pintu: Plawangan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran dan Plawangan Timur yang dekat pusat Kabupaten Cilacap.
Pertemuan air sungai dan laut itu membentuk laguna beserta kanal-kanal yang luasnya mencapai lebih dari 4.000 hektare pada 1970-an, merujuk sejumlah studi berbeda. Di sekeliling perairan itu, terbentang hutan-hutan mangrove dengan luas total sekitar 19.000 hektare.
Maka, jangan heran bila Segara Anakan pernah tercatat sebagai kawasan ekosistem mangrove terbesar di Pulau Jawa.
Puluhan spesies mangrove ada di sana, hidup berdampingan dengan ribuan jenis biota. Ini termasuk satwa-satwa langka seperti kucing bakau, bangau tongtong, dan wersut—lumba-lumba khas yang masih kerabat dekat pesut Sungai Mahakam.
Namun, keanekaragaman hayati ini kini terancam lenyap.
Penggundulan hutan dan alih fungsi lahan, misalnya untuk menjadi area pertanian yang tidak ramah lingkungan, memicu erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah aliran sungai-sungai yang bermuara di Segara Anakan.
Akibatnya, sedimen atau lumpur erosi dalam jumlah besar mengalir ke Segara Anakan, yang sekitar 70%-80% di antaranya berasal dari Sungai Citanduy.
Sedimen itu mengendap di laguna sedikit demi sedikit selama puluhan tahun hingga membentuk daratan-daratan baru, serta mengubah ekosistem dan nasib warga setempat. Alhasil, dari tahun ke tahun badan air Segara Anakan kian dangkal dan menyempit.
Merujuk studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), luas laguna dan kanal-kanal di Segara Anakan hanya tersisa sekitar 400 hektare pada 2020, sementara area mangrove cuma seluas 4.414 hektare.

Sumber gambar, Getty Images
Suyadi, peneliti utama bidang ekologi di BRIN, dan Erwin Riyanto Ardli, dosen Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, sepakat bahwa sedimentasi berlebihan telah memicu setumpuk masalah di Segara Anakan.
Penumpukan sedimen dan munculnya daratan-daratan baru disebut membuat banyak jenis mangrove sejati tidak bisa tumbuh subur. Yang banyak hadir kemudian justru mangrove asosiasi yang bersifat invasif, utamanya Derris trifoliata.
Ini diperparah penebangan mangrove liar serta pembukaan lahan untuk tambak udang, pertanian, maupun permukiman di daratan-daratan baru tersebut.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Imbasnya, jumlah ikan, udang, dan kepiting terus berkurang, dan para nelayan kian sulit menghidupi diri dan keluarga. Banyak anak muda kemudian merantau ke luar Kampung Laut, sementara yang tua mencoba peruntungan dengan menjadi petani.
"Petaninya juga petani nanggung," kata Suyadi.
Maksudnya, para petani Kampung Laut mesti senantiasa menyesuaikan komoditas yang ditanamnya mengikuti tingkat keasinan air laguna.
Saat kemarau, biasanya air laut lebih banyak masuk ke laguna, sehingga salinitasnya tinggi. Saat musim hujan, air tawar dari sungai yang dominan sehingga salinitasnya rendah.
"Musim hujan, dia menanam padi karena [mengira yang dominan] air tawar. Ternyata, enggak. Ternyata malah kemarau. Gagal-lah mereka menanam padi," kata Suyadi.
Sebagai anak asli Kampung Laut, Wahyono menyaksikan segala perubahan ini.
Di awal 1990-an, ia dan keluarga pindah dari Motean ke Lempong Pucung, dusun yang belum lama terbentuk di daratan hasil endapan sedimen. Para pendatang pun mulai banyak bermunculan di sana.

Sumber gambar, Yayasan Sosial Bina Sejahtera (YSBS) Cilacap
Wahyono ingat betul, pada 1994, Kampung Laut mendadak kena demam tambak udang, dipicu harga komoditas tersebut yang meroket di pasaran.
Investor berbondong-bondong datang, tak hanya dari daerah lain di Jawa tapi juga dari Sumatra dan Sulawesi. Ribuan hektare hutan mangrove dibabat, lalu lahannya digunakan untuk membuat tambak udang. Tak mau ketinggalan, Wahyono pun ikut menjajal usaha ini.
"Akibatnya lahan di Segara Anakan ini banyak yang gundul, dibuka oleh masyarakat maupun oleh para investor," kata Wahyono.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Selang empat tahun, apa yang awalnya terlihat sangat menjanjikan mendadak jadi petaka. Udang-udang petambak terpapar virus hingga muncul bintik-bintik putih dan kemudian mati. Para investor merugi, lalu satu per satu pergi.
Seingat Wahyono, pada 1999, seluruh usaha tambak udang di Kampung Laut sudah mati. Banyak orang kehilangan mata pencarian.
Padahal, sebagian Kampung Laut telanjur "gundul" karena pembukaan hutan mangrove besar-besaran.
"Kondisinya setelah ditinggalkan [investor], tahun 1999-2000 itu benar-benar gersang, tandus," kata Wahyono.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Pada saat yang sama, sedimentasi selama puluhan tahun membuat Segara Anakan kian menyempit dan dangkal. Banjir jadi rajin menerjang permukiman di sepanjang aliran sungai, termasuk di Kecamatan Kawunganten dan Sidareja, Cilacap, karena daya tampung laguna yang merosot.
Jumlah ikan, udang, ataupun kepiting di laguna pun terus berkurang. Tidak ada lagi lumba-lumba berlalu-lalang, apalagi paus bertandang.
Sodetan yang memecah nelayan
Suatu hari di 2002, rombongan nelayan Cilacap menyambangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Mereka bersikeras ingin bertemu langsung Menteri Nabiel Makarim.
Karena Nabiel sedang menghadiri rapat kabinet di Istana Negara, rombongan itu lantas diterima Isa Karmisa, deputi menteri, di ruang kerjanya. M.R. Karliansyah, yang saat itu menjabat asisten deputi bidang kajian dampak lingkungan, ikut menemani.
Rombongan tersebut tidak senang. Tak disangka, salah satunya bergerak cepat mengunci pintu ruang kerja Isa.
"Kami datang ke sini untuk bertemu dengan Pak Menteri," kata perwakilan rombongan, seperti diceritakan dalam buku M.R. Karliansyah: 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran (2021).
"Kalau tidak bertemu Pak Menteri, pintu ini tidak akan kami buka."
Suasana jadi tegang.
Isa coba menjelaskan: "Pak Menteri bukan sedang jalan-jalan, tetapi sedang mengikuti sidang kabinet, dan sampai sekarang belum kembali ke kantor."
Mereka tidak mau tahu.
Karliansyah coba mencari titik temu. Ia bilang rombongan itu bisa menyampaikan keluh kesah pada dirinya dan Isa, yang kemudian akan menyampaikannya langsung pada Menteri Nabiel.
Isa bahkan bersedia membuat surat pernyataan bermaterai demi meyakinkan bahwa pesan rombongan Cilacap akan diteruskan sesuai janji.
Akhirnya, rombongan setuju. Mereka mengeluarkan unek-uneknya, lalu pergi.
Intinya: mereka mendesak Menteri Nabiel menjalankan proyek sodetan Sungai Citanduy.
Mengapa urusan sodetan bisa membuat rombongan nelayan Cilacap datang ke Jakarta serta mengurung Isa dan Karliansyah di kantornya sendiri?
Sejak lama, Sungai Citanduy telah diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar sedimen yang mengendap di Segara Anakan.

Sumber gambar, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012
Studi Engineering Consultants Inc. (ECI) pada 1994 menunjukkan jumlah sedimen yang terbawa aliran beberapa sungai ke Segara Anakan mencapai 5,77 juta meter kubik per tahun, yang lebih dari 86%-nya berasal dari Sungai Citanduy.
Sekitar 4,77 juta meter kubik sedimen keluar ke laut lepas, sementara sisa 1 juta meter kubik mengendap di laguna.
Berdasarkan studi tersebut, Departemen Pekerjaan Umum kemudian mengusulkan beberapa pilihan pengelolaan Segara Anakan, termasuk melalui pengerukan sedimen yang menumpuk di laguna dan penyodetan Sungai Citanduy.
Untuk proyek sodetan, pembangunan kanal baru sepanjang tiga kilometer diharapkan membuat sedimen bisa langsung mengalir ke laut lepas—tepatnya ke perairan Nusawere di sebelah timur Pangandaran, Ciamis—tanpa harus melalui Segara Anakan.
Dengan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB), pemerintah lantas menjalankan proyek konservasi dan pengembangan Segara Anakan (SACDP) sejak 1996.
Tak hanya menyodet Sungai Citanduy, pemerintah berniat menyodet Sungai Cimeneng melalui pembangunan kanal sepanjang delapan kilometer, mengeruk 600 hektare wilayah Segara Anakan, dan melakukan normalisasi 20 kilometer aliran sungai-sungai yang bermuara di Segara Anakan.
Ada juga rencana rehabilitasi hutan mangrove rakyat seluas 1.125 hektare, proyek percontohan akuakultur seluas 20 hektare, perbaikan infrastruktur desa, dan lainnya.
Namun, dari semua itu, rencana penyodetan Citanduy yang paling kontroversial.
Rencana itu mendapat penolakan keras dari berbagai kelompok masyarakat di Pangandaran, terutama kelompok nelayan dan pelaku pariwisata. Dikhawatirkan, sodetan Citanduy akan mengotori perairan Pangandaran sehingga mengganggu hajat hidup warga setempat.
"Setiap saat arus Citanduy itu mengalir membawa dua hal: lumpur dan sampah-sampah darat dari gunung," kata Muhammad Yusuf, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran.

Sumber gambar, BBC Indonesia
"[Saat itu ditakutkan] terjadi dua hal: pendangkalan dan kemudian laut di sekitar teluk Pangandaran itu menjadi [tempat] sedimentasi raksasa, menjadi septic tank raksasa."
Penolakan ini membuat otoritas maju-mundur dalam pelaksanaan sodetan Citanduy. Proyek ini mestinya mulai berjalan pada 1999, tapi kemudian ditunda dan dikaji ulang.
Tim peneliti gabungan, termasuk dari Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Padjadjaran, kemudian melakukan pengkajian ulang.
Hasilnya menunjukkan penanganan sedimentasi Segara Anakan dengan atau tanpa penyodetan Citanduy sama-sama berisiko, tapi risiko dengan penyodetan lebih kecil.
Dari sana, pemerintah dan ADB sepakat memperpanjang periode pelaksanaan SACDP, dari yang mulanya ditargetkan rampung pada 2002 menjadi 2004, dan melanjutkan proyek sodetan Citanduy.
Oktober 2001, DPRD Kabupaten Ciamis pun akhirnya memberikan persetujuan atas proyek ini.
Namun, Agustus 2002, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) mengirim surat pada Menteri Lingkungan Hidup dan kembali mempermasalahkan sodetan Citanduy.
Lembaga yang dimotori Susi Pudjiastuti dan Solihin G.P. ini mengatakan proyek itu akan jadi malapetaka bagi masyarakat Pangandaran.
Seperti dicatat dalam buku M.R. Karliansyah: 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran (2021), kelompok Pangandaran bahkan mengancam akan berunjuk rasa dengan berkemah bila proyek sodetan tetap lanjut jalan.
Segala ketidakjelasan terkait kelanjutan proyek sodetan Citanduy inilah yang kemudian mendorong rombongan nelayan Cilacap menghampiri kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta untuk menemui langsung Nabiel.
Isa dan Karliansyah, yang saat itu dikurung di kantornya sendiri, lantas menyampaikan keluh kesah rombongan Cilacap ke atasannya. Namun, Karliansyah melihat kelompok Cilacap dan Pangandaran bagai minyak dan air: sulit bersatu. Inilah akar persoalan yang mesti dibenahi terlebih dahulu.
Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup saat itu akhirnya memberi penilaian "layak bersyarat" untuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek sodetan Citanduy.
Salah satu syarat utama untuk menjalankan proyek sodetan: pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan perseteruan antara kelompok Cilacap dan Pangandaran.
Hijau yang dirintis warga
Setelah investor tambak angkat kaki dari Kampung Laut pada 1999, Thomas Heri Wahyono hanya bisa termenung.
Hamparan hutan mangrove yang dulu begitu rimbun dan penuh kehidupan kini berubah jadi daratan tandus penuh lubang-lubang bekas tambak udang.
"Saya prihatin," kata Wahyono.
"Kok Kampung Laut jadi seperti ini?"
Wahyono ingin sekali hutan-hutan mangrove itu kembali; hutan-hutan yang dulu membuat Kampung Laut asri, yang menjadi rumah bagi banyak ikan dan udang bertelur dan berkembang biak, yang menjadi saksi ketika ia berulang kali tenggelam saat baru belajar berenang di laguna yang dalam.
Maka, pada 2000, ia mulai bergerak. Mulanya iseng saja. Setiap kali mampir ke kota, Wahyono menyempatkan diri mengambil bibit-bibit mangrove, membawanya pulang, lalu menanamnya di sekitar lokasi tambak mangkrak.
Anak-anaknya yang saat itu masih kecil kerap membantu, begitu pula beberapa anggota keluarga lainnya. Total ada tujuh orang, termasuk Wahyono, yang kemudian rutin menanam ulang mangrove di Kampung Laut. Wahyono menyebut grup ini Kelompok Keluarga Lestari.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Lama-kelamaan, semakin banyak yang terlibat. Seingat Wahyono, pada 2005, anggota kelompok telah mencapai lebih dari 20. Saat itulah kelompok tersebut berganti nama jadi Krida Wana Lestari, dengan Wahyono sebagai ketuanya.
"Krida itu kan artinya bekerja. Wana itu hutan. Lalu, lestari berarti melestarikan hutan. Jadi kami bekerja untuk melestarikan hutan," kata Wahyono.
Seiring bertambahnya anggota dan kerja-kerja Krida Wana Lestari, mimpi Wahyono pun kian besar. Ia ingin membuat "laboratorium", di mana ia bisa mengumpulkan seluruh jenis mangrove yang ada di Kampung Laut.
Dari sana, Wahyono dan kawan-kawan mulai mengembangkan sebuah arboretum, yang per 2024 disebut telah memiliki luas tujuh hektare dan menjadi rumah bagi 35 jenis mangrove. Pekerjaan belum usai, karena menurut Wahyono ada setidaknya 56 spesies mangrove yang tersebar di Kampung Laut.
"Dalam gambaran saya kan seperti ini. Ini mangrove semakin lama pasti kalau dibiarkan semakin punah, semakin habis," ujar Wahyono.
"[Dengan arboretum ini], barangkali anak-anak dan cucu kita nanti bisa melihat kenangan ini mangrove yang pernah ada di Kampung Laut."
Perlahan, kerja-kerja Krida Wana Lestari mulai menarik perhatian pihak-pihak luar. Pemerintah daerah mulai memberikan sejumlah bantuan pada 2007.
Pada tahun yang sama, Wahyono bahkan diberangkatkan ke Bali untuk mengikuti pelatihan soal pengelolaan hutan mangrove.
Saat di Bali, panitia acara memberikan kejutan bagi Wahyono yang kebetulan sedang berulang tahun. Ia diberi kado buku, yang berisi penjelasan soal berbagai jenis mangrove beserta nama-nama ilmiahnya.
Wahyono baca buku itu, dan menemukan banyak mangrove asli Kampung Laut. Ia semakin penasaran dan tertarik belajar lebih dalam.
Alhasil, ia kini hafal luar kepala berbagai jenis mangrove dan rajin mendorong warga bereksperimen membuat produk olahan mangrove, termasuk camilan dari buah Bruguiera gymnorrhiza dan daun Acanthus ilicifolius.

Sumber gambar, BBC Indonesia
"Saya ngomong sama ibu-ibu, daripada kalian cuma ngerumpi nggak jelas, coba ini diolah. Caranya? Ya nanti caranya ayo kita bareng-bareng belajar," kata Wahyono, yang hanya sekolah sampai SMP—itu pun tidak tamat.
Krida Wana Lestari lantas berkembang dan melahirkan berbagai sub-kelompok, termasuk Patra Bina Mandiri yang membuat camilan hasil olahan mangrove, Mekar Canting yang memproduksi batik, dan Pandu Alam Wisata yang mengelola usaha pariwisata Kampung Laut.
Sementara itu, kerja-kerja pembibitan mangrove dan penghijauan laguna ada di bawah sub-kelompok Konservasi Laguna Kawasan Segara Anakan Cilacap alias Kolak Sekancil.
Krida Wana Lestari bersama Kolak Sekancil kerap mendapat bantuan dana dari berbagai perusahaan dan lembaga untuk menanam mangrove di Kampung Laut.
Selain itu, mereka rutin menerima pesanan bibit mangrove dari berbagai daerah, termasuk Pantura, Madura dan Bali. Tahun 2024 saja, pesanan yang masuk mencapai 1,25 juta bibit.
"Saya kirim ke Pantura sekaligus bisa 250.000 bibit," kata Wahyono, yang mengatakan pendapatan dari penjualan bibit mangrove itu digunakan untuk memberdayakan warga Kampung Laut melalui berbagai sub-kelompok Krida Wana Lestari.
Kini, ada lebih dari 100 orang yang bergiat di Krida Wana Lestari dan berbagai sub-kelompoknya di Kampung Laut. Bersama-sama, mereka berusaha memulihkan hutan sekaligus menggerakkan perekonomian.
Apa yang dipetik Wahyono dan kawan-kawan hari ini adalah hasil dari apa yang ditanam sejak 25 tahun silam.
Tentu, perjalanannya tak mudah. Apalagi, Wahyono bilang mulanya sulit untuk meyakinkan warga Kampung Laut untuk terlibat dalam kerja-kerja penanaman mangrove swadaya.
"Mereka kadang-kadang asumsinya kan, 'Wah ini saya yakin pasti ada duit.' Ketika di situ, di dalam kegiatan tidak ada uang apa pun, mereka banyak yang mundur," kata Wahyono.
"Saya enggak menyalahkan. Mereka kan [begitu] karena lebih berpikir mencari duit untuk menghidupi keluarga."
Terlebih lagi, para pendatang yang bermukim di Lempong Pucung—dusun tempat Wahyono tinggal sejak 1990-an—biasanya adalah petani yang lebih tertarik bercocok tanam alih-alih menggunakan lahan yang ada untuk menanam mangrove.

Sumber gambar, BBC Indonesia
"Kalau sudah berbicara petani, di mana-mana petani kan merusak hutan, karena mereka kan butuh lahan. Hutan yang ada ditebang. Di situ yang mengakibatkan pro dan kontra," ujar Wahyono.
Namun, Wahyono tidak mau ambil pusing. Sejak awal, ia fokus menanam ulang mangrove bersama mereka yang sama-sama peduli. Pelan-pelan, warga lain toh tergerak pula membantu, apalagi setelah melihat apa yang dilakukan bisa benar-benar menghasilkan.
Salah satu yang terinspirasi dan kemudian ikut terlibat kerja-kerja penghijauan adalah Bono Lasto Priono. Ia telah diajak orang tua melaut sejak lulus SD pada 1986, sebelum kemudian gantung jaring pada 2020 karena hasil tangkapan yang terus menurun.
"Kalau tahun yang ramai sekali itu 1980-an. Itu hasil paling banyak di tahun-tahun itu. Bisa satu kuintal [per hari], bahkan lebih," kata Bono.
"Kalau sekarang nyari satu kilogram saja susah. Harus pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini."
Setelah berhenti jadi nelayan, Bono sempat membuka warung rumahan, sebelum akhirnya bergiat di kelompok-kelompok asuhan Wahyono.
Mulanya ia masuk Kelompok Masyarakat Pengawas yang rutin berpatroli untuk mencegah penebangan mangrove liar di kawasan Segara Anakan. Lama-kelamaan, ia ikut kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk penanaman.
Dengan giat merestorasi area mangrove, Bono berharap Segara Anakan kembali asri, ikan-ikan kembali membanjiri laguna, dan orang Kampung Laut dapat memiliki penghidupan lebih baik.
Ia bilang, syukur-syukur bila kondisinya bisa kembali 60% saja seperti dulu.
"Mau tidak mau, kita trukah. Mengawali lagi dari nol. Ikut program Pak Wahyono: menanam mangrove," kata Bono.
"Ya mudah-mudahan 15 tahun ke depan bisa kembali lagi kayak dulu. Biarlah anak-cucu kita yang menikmati."
Sedimentasi yang tak kunjung teratasi
Upaya warga Kampung Laut menghijaukan kembali Segara Anakan memang berhasil menarik perhatian dan dukungan banyak pihak. Namun, ada satu masalah penting yang masih terabaikan: sedimentasi.
"Sampai hari ini tidak ada penanganan kembali, padahal sedimentasi ini kan semakin pesat," kata Thomas Heri Wahyono.
BRIN mencatat luas badan air Segara Anakan—termasuk laguna dan kanal-kanalnya—terus menciut dari 4.150 hektare pada 1978 menjadi 1.575 hektare pada 1995 dan hanya 400 hektare pada 2020.
Wahyono bahkan memperkirakan luasnya kini tinggal 350-an hektare.
Dari tahun ke tahun, daratan-daratan baru terus muncul. Rumah Wahyono hari ini di Dusun Lempong Pucung, Desa Ujungalang, misalnya, dibangun di "tanah timbul" hasil sedimentasi.
Daerah di sebelah selatan Segara Anakan yang kini dikenal sebagai Desa Klaces pun dulunya adalah perairan. Mulanya, Klaces dan Nusakambangan masih dipisahkan perairan. Namun, sekiranya pada awal 2000-an, hadirnya daratan-daratan baru praktis membuat keduanya menyatu.
Sejak 2003, Kampung Laut dimekarkan dari Kecamatan Kawunganten, Cilacap, dan resmi berdiri sebagai kecamatan sendiri yang memiliki empat desa: Ujungalang, Ujunggagak, Panikel, dan Klaces.
Tanpa upaya berarti untuk menangani isu sedimentasi, daratan-daratan baru bakal terus bermunculan di wilayah Kampung Laut di dalam kawasan Segara Anakan, membawa setumpuk dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi—sesuatu yang telah diwanti-wanti peneliti sejak puluhan tahun silam.
Karena itulah muncul proyek konservasi dan pengembangan Segara Anakan (SACDP) pada 1996, yang mencakup rencana penyodetan Sungai Citanduy.
Masalahnya, segala kontroversi terkait proyek ini, termasuk perseteruan antara kelompok nelayan Cilacap dan Pangandaran, akhirnya membuat ia terus tertunda hingga kini seakan dilupakan begitu saja.
Sejak SACDP usai pada 2004 pun belum ada lagi program berskala serupa untuk menyelesaikan permasalahan Segara Anakan secara terintegrasi, baik dari aspek sedimentasi, konservasi mangrove, hingga pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat Kampung Laut.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Memang, pengerukan sedimen masih berjalan, terutama yang dijalankan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2017.
Jumlah sedimen yang dikeruk BBWS Citanduy di sekitar Segara Anakan tercatat terus meningkat, dari 45 ribu meter kubik pada 2017 hingga 536.096 meter kubik pada 2022.
Namun, itu tetap tidak sebanding dengan volume sedimen yang mengendap di laguna setiap tahunnya, yang menurut hasil studi BBWS Citanduy pada 2016 mencapai 1 juta meter kubik—konsisten dengan riset ECI pada 1994.
"Pengerukan ini kan... memindahkan [sedimen] itu menurut saya solusi sementara," kata Hendra Ahyadi pada 2023, saat masih menjabat Kepala BBWS Citanduy.
"Solusinya memang kita harus komprehensif ini. Jadi memang tidak hanya bicara kementerian PUPR saja, tetapi juga mungkin dari departemen yang lain, kementerian yang lain."
Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya, disebut bisa membantu dalam upaya mengurangi kerusakan wilayah tangkapan ikan di Segara Anakan. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah terkait juga diharapkan dapat berperan.
"Karena walaupun DAS Citanduy secara DAS itu menjadi tempat tupoksi kami bekerja, tetapi kan masyarakatnya adalah binaan dari pemerintah daerah," kata Hendra.
BBC News Indonesia telah mengirim surat permohonan tanggapan kepada tim humas Kementerian Lingkungan Hidup, juga meminta komentar langsung pada tiga pejabat berbeda. Namun, hingga tulisan ini terbit, mereka belum merespons.
Di sisi lain, Sri Murniyati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Cilacap, mengatakan pihaknya tidak memiliki anggaran dan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan dan laut, sehingga ruang geraknya sangat terbatas dalam upaya penyelamatan Segara Anakan.
Anggaran dan kewenangan itu, kata Sri, ada di level provinsi. Rumitnya, urusan Segara Anakan melibatkan dua provinsi berbeda. Segara Anakan memang ada di Jawa Tengah, tapi sedimen yang masuk dan mengendap di laguna berasal dari sungai-sungai yang mengalir di Jawa Barat.
Maka, yang bisa dilakukan DLH Cilacap sejauh ini adalah menyerukan pentingnya penyelamatan Segara Anakan di forum-forum tingkat provinsi dan nasional.
Selain itu, Sri bilang pihaknya kerap "mengetuk hati" berbagai perusahaan agar dapat menyisihkan sebagian dana tanggung jawab sosialnya (CSR) untuk program-program terkait Segara Anakan. Untuk yang satu ini, perusahaan-perusahaan biasanya tertarik mendanai kegiatan restorasi mangrove.

Sumber gambar, BBC Indonesia
"Banyak pelaku usaha dari Jakarta, dari luar negeri, yang pengin datang ke sini untuk berpartisipasi merestorasi atau menanam mangrove di Segara Anakan, tapi tidak ada satu pun yang datang ke sini [bilang], 'Aku bantu deh terkait pengerukan,'" kata Sri.
"Mereka lebih tertarik pada mangrove-nya."
Sebenarnya, Sri bilang pihaknya bisa lebih berperan aktif bila Segara Anakan ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) oleh Gubernur Jawa Tengah.
Jika itu terjadi, Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat menjadi bagian dari tim pengelola KEE dan bergerak mencari pendanaan dengan lebih leluasa.
Per 2024, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah dua kali mengajukan penetapan Segara Anakan sebagai KEE, tapi belum juga mendapat titik cerah.
"Sekarang bolanya ada di provinsi, dan provinsi juga harus [minta persetujuan] ke pusat," kata Sri.
Sebelumnya, sempat pula dilakukan kajian soal Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pacangsanak yang bertujuan mengembangkan pariwisata tiga wilayah sekaligus: Pangandaran, Kalipucang, dan Segara Anakan.
Namun, kata Sri, lagi-lagi belum ada kejelasan soal rencana ini.
"Masih pembahasan terus," ujarnya.
Setelah 25 tahun berjuang menggerakkan masyarakat Kampung Laut untuk menghijaukan kembali Segara Anakan, Wahyono sendiri sudah lelah mendengar rencana-rencana pemerintah yang disebutnya minim realisasi di lapangan.
Pemerintah, katanya, tampak tidak melihat urusan Segara Anakan sebagai prioritas. Padahal, ia bilang hanya pemerintah yang bisa memulihkan kondisi laguna dan ekosistem mangrove sepenuhnya.
"Kami hanya bisa menyelesaikan soal penggundulan hutan, masih bisa membantulah. Tapi kalau dengan tingginya sedimentasi, apa yang bisa kami lakukan?" kata Wahyono.
"Saya sering sampaikan masalah besar yang sedang dihadapi oleh warga Kampung Laut ini kan adalah sedimen, yang sampai hari ini belum pernah teratasi. Tapi ya, kayak enggak didengar."
Ada satu kejadian yang membuat Wahyono kecewa, yang masih terus diingatnya hingga kini.
Satu hari, ia berkesempatan berbincang dengan sejumlah pejabat pemerintah. Ia tidak menyebutkan secara spesifik pejabat dari kementerian atau lembaga apa.
Yang pasti, saat membahas Segara Anakan, salah satu pejabat itu bilang, "Kita enggak bisa melawan alam."
Mendengarnya, Wahyono tak bisa berkata apa-apa.
Harapan terakhir Segara Anakan
Muhammad Yusuf dari kelompok nelayan Pangandaran kini berubah pikiran soal proyek sodetan Sungai Citanduy.
"Kalau sekarang ada kerumunan orang yang berteriak soal sodetan, saya pasti ada di dalamnya, saya paling depan setuju," ujar Wakil Ketua HNSI Pangandaran ini.
"Setelah kita bandingkan sejak dulu dan sekarang, ternyata sekarang kita sudah sangat susah dengan adanya sedimentasi yang luar biasa."
Menurutnya, pendangkalan laguna Segara Anakan telah membawa kesusahan bagi banyak orang, termasuk warga di Kampung Laut dan sekitar aliran Sungai Citanduy yang kini kerap menghadapi banjir ataupun para nelayan yang semakin kesulitan mencari ikan.
"Saya anggap bahwa kalau sedimentasi ini tidak diselesaikan, itu titik bencana kemiskinan sudah dimulai," kata Yusuf.
Yusuf menegaskan, tak hanya dirinya, para nelayan lain di Pangandaran juga mengamini hal ini.
Karena itu, pada 2024, HNSI Pangandaran sempat mengirimkan surat ke BBWS Citanduy yang isinya mengusulkan dilakukan kajian kembali untuk proyek sodetan.
Masalahnya, proyek sodetan Citanduy sudah tidak relevan lagi untuk menyelamatkan Segara Anakan, kata Erwin Riyanto Ardli, dosen Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
"Sudah terlambat," kata Erwin.
"Waktu dulu tahun 1980-an akhir, lagunanya kan masih cukup bagus. Jadi dengan sedimen yang diteruskan [lewat sodetan], dia tidak akan mengisi dengan cepat di laguna."
"Sekarang lagunanya sudah penuh oleh sedimen."
Bahkan, Erwin mengatakan laguna Segara Anakan sudah tidak bisa terselamatkan. Menurut perhitungannya, selewat 10-15 tahun, laguna itu akan hilang sehingga hanya tersisa saluran-saluran air kecil di Segara Anakan.
"Ini sebuah keniscayaan," kata Erwin.

Sumber gambar, BBC Indonesia
"[Akan] tersisa kanal-kanal kecil, saluran air kecil, yang masyarakat nelayan paling menaruh jaringnya di saluran-saluran tersebut. Kemudian mangrove-nya juga masih bisa tumbuh di sekitar saluran tersebut."
Suyadi, peneliti utama bidang ekologi di BRIN, menyampaikan hal senada.
Ia pun mengatakan laguna Segara Anakan akan terus menciut hingga hanya ada sungai-sungai kecil di sana. Namun, ia memperkirakan itu baru akan terjadi dalam 30 tahun ke depan.
Saat ditanya apakah masih ada harapan untuk menyelamatkan laguna tersebut, Suyadi bilang: "Berat."
Meski begitu, bukan berarti pemerintah hanya bisa berdiam diri. Menurut kedua peneliti tersebut, otoritas tetap perlu mendorong perbaikan lingkungan di wilayah hulu sungai-sungai yang bermuara di Segara Anakan agar laju sedimentasi bisa ditekan.
Jika upaya itu dijalankan dengan serius, dan masyarakat Kampung Laut terus merawat serta merestorasi mangrove secara berkelanjutan, maka setidaknya masih ada harapan.
Bukan untuk mengembalikan birunya air laguna, tapi untuk mempertahankan hijaunya hutan mangrove bagi anak-cucu di masa depan.
