Politik

Suami Tentara AS Salahkan Komandan atas Kematian Istri dan 5 Rekannya

Suami Tentara AS Salahkan Komandan atas Kematian Istri dan 5 Rekannya

JAKARTA — Kematian enam tentara Amerika Serikat akibat serangan drone Iran di Kuwait memicu tuduhan serius terhadap pimpinan militer AS. Joey Amor, suami salah seorang korban, menuding keputusan para komandan telah menyebabkan istrinya dan lima prajurit lain kehilangan nyawa dalam serangan yang menurut sejumlah penyintas sebenarnya dapat diantisipasi.

Tuduhan tersebut disampaikan Amor dalam investigasi program 60 Minutes yang ditayangkan CBS News pada 15 November 2026 waktu Amerika Serikat atau 16 November waktu Indonesia. Kontroversi semakin meluas setelah Al Jazeera, Selasa (17/11/2026), mengungkap isi pengaduan sepanjang 14 halaman mengenai dugaan pengabaian peringatan keamanan menjelang serangan.

Istri Joey, Nicole Amor, merupakan anggota Komando Dukungan Logistik ke-103 atau 103rd Sustainment Command, satuan cadangan Angkatan Darat AS. Ia termasuk enam tentara yang tewas ketika drone Iran menghantam pusat komando sementara di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait, pada 1 Maret 2026.

Dalam wawancara dengan koresponden 60 Minutes, Norah O'Donnell, Joey menyatakan kemarahannya bukan ditujukan kepada sesama prajurit, melainkan kepada pimpinan satuan yang dianggap gagal mengambil keputusan untuk melindungi personel.

"Mereka membunuh istri saya. Mereka membunuh para prajurit itu," kata Joey sebagaimana dikutip dari transkrip.

Joey menegaskan tuduhannya bukan persoalan politik. Ia menyalahkan keputusan individu-individu dalam struktur komando militer yang menurutnya mengetahui ancaman, tetapi tidak memberikan perlindungan memadai kepada prajurit.

Serangan di Shuaiba terjadi sehari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan drone dan rudal ke sejumlah fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Selain Nicole Amor yang berusia 39 tahun, lima korban lainnya adalah Mayor Jeffrey O'Brien, Kapten Cody Khork, Sersan Noah Tietjens, Sersan Declan Coady, dan Perwira Warrant Robert Marzan. Seluruhnya merupakan anggota cadangan Angkatan Darat AS yang menjalankan tugas dukungan logistik.

Serangan tersebut menjadi insiden paling mematikan terhadap personel militer AS dalam perang melawan Iran sepanjang periode yang diteliti CBS News.

Peringatan Serangan Drone Diduga Diabaikan

Pusat kontroversi kini mengarah kepada Mayor Stephen Ramsbottom, wakil kepala operasi satuan ke-103 yang selamat meskipun mengalami luka akibat serangan.

Dalam wawancara dengan 60 Minutes, Ramsbottom mengungkapkan bahwa lokasi penempatan pasukan di Pelabuhan Shuaiba memiliki perlindungan yang dirancang terutama untuk menghadapi ancaman dari darat, termasuk bom kendaraan. Menurut dia, fasilitas tersebut tidak mempunyai perlindungan khusus yang memadai untuk menghadapi serangan drone dari udara.

Kesaksian itu diperkuat laporan Al Jazeera pada 17 November 2026. Media tersebut memperoleh pengaduan sepanjang 14 halaman yang diajukan kepada komite angkatan bersenjata di Senat dan DPR AS pada Jumat, 13 November.

Dokumen itu menyebut ancaman drone terhadap Pelabuhan Shuaiba telah disampaikan kepada jajaran komando setidaknya tiga kali dalam sepekan sebelum perang dimulai. Menurut pengaduan tersebut, peringatan itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ramsbottom secara khusus mengaku pernah menyampaikan kekhawatiran tentang pertahanan lokasi itu dalam dua pertemuan. Ia mengatakan peringatan tersebut antara lain disampaikan kepada Mayor Jenderal John Hinson, perwira yang mengawasi operasi logistik di bawah Komando Pusat AS atau CENTCOM.

Komandan satuan ke-103, Brigadir Jenderal Clint Barnes, juga disebut mengetahui persoalan keamanan tersebut.

CBS News mewawancarai enam tentara yang mengaku telah melihat laporan intelijen AS sebelum perang. Menurut mereka, Pelabuhan Shuaiba tercantum dalam daftar fasilitas yang berpotensi menjadi sasaran serangan Iran.

Para prajurit juga mengaku telah meminta tambahan sistem pertahanan antidrone. Ramsbottom menyebut ada pembicaraan mengenai pengiriman peralatan tersebut, tetapi sistem yang dijanjikan tidak pernah tiba di Shuaiba.

"Kami bahkan tidak tahu apakah peralatan itu benar-benar pernah dipesan atau diminta," ujar Ramsbottom kepada CBS.

Laporan investigasi The Washington Post pada 12 Juli 2026 sebelumnya juga mengungkap kesaksian sejumlah tentara mengenai keterbatasan perlindungan di Shuaiba. Beberapa personel menyebut permintaan sistem pertahanan antidrone bergerak tidak terpenuhi karena keterbatasan peralatan yang tersedia.

Namun, Angkatan Darat AS memberikan penjelasan berbeda. Dalam tanggapan kepada The Washington Post, Komando Angkatan Darat AS di kawasan Timur Tengah atau Army Central menyatakan Shuaiba dipilih berdasarkan rencana operasi dan memiliki perlindungan serta tempat berlindung bagi personel.

Seorang pejabat AS yang mengetahui hasil penyelidikan juga menyatakan kawasan tersebut sebenarnya dilindungi sistem pertahanan berlapis terhadap drone dan rudal. Perbedaan antara keterangan resmi itu dan kesaksian para prajurit menjadi salah satu persoalan yang kini dituntut untuk dijelaskan secara terbuka.