Politik

UMP 2027 Gunakan Formula Baru, Kebutuhan Hidup Layak Jadi Penentu Upah Minimum

UMP 2027 Gunakan Formula Baru, Kebutuhan Hidup Layak Jadi Penentu Upah Minimum

JAKARTA -- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 dipastikan menggunakan acuan hukum baru yang membawa perubahan signifikan bagi pekerja dan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan mekanisme penghitungan UMP 2027 kini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu, Yassierli meminta publik maupun pemangku kepentingan untuk melihat langsung ketentuan pengupahan yang sudah tertuang di dalam beleid terbaru tersebut, sembari menunggu aturan teknis lanjutan berupa peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5).

Berdasarkan Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, penghitungan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta mengombinasikan formula makroekonomi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Formula penghitungan upah tetap memakai tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa yang kini dipatok dalam rentang lebih tinggi, yaitu 0,5 hingga 1,0.

Untuk menentukan besaran KHL, lembaga statistik pemerintah bertugas melakukan survei di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil survei tersebut menjadi pegangan dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi kepada gubernur.

Kehadiran aturan baru ini menandai perbedaan mendasar dibandingkan sistem pengupahan sebelumnya di bawah rezim UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, seperti PP Nomor 49 Tahun 2025.

Pada regulasi terdahulu, penghitungan upah minimum murni dikunci oleh rumus makroekonomi dengan batas atas alfa berhenti di angka 0,9, bahkan sempat berada dalam rentang 0,10 hingga 0,30 pada era PP Nomor 51 Tahun 2023 tanpa menjadikan KHL sebagai pembanding utama. Kini, Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 mengembalikan posisi KHL sebagai jaring pengaman sekaligus penentu nilai akhir. Besaran upah minimum wajib diambil dari angka tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan nilai KHL yang disepakati dewan pengupahan daerah.

sumber : Antara