Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono beberapa waktu lalu viral karena mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang kerjanya. Deni mengunggah foto ruang kerjanya yang terlihat tanpa ada foto Gibran di status WhatsApp lengkap dengan caption 'leren sik' yang berarti istirahat dulu.
Sikap Deni itu kembali diperbincangkan setelah Gibran dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai wapres hari ini karena polemik surat keterangan ijazahnya yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah SMA anak Joko Widodo tersebut.
Perkembangan ini menghadirkan konteks baru terhadap sikap politik Deni. Sebelumnya, pengamat komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengatakan bahwa dalam politik simbol bukan sekadar ornamen, tetapi juga bisa menjadi medium komunikasi, pernyataan sikap, bahkan bentuk kritik yang disampaikan tanpa harus melalui pidato atau konferensi pers.
Ia menjelaskan dalam konteks sikap politik Deni, ruang kerja seorang pimpinan DPRD bukan semata ruang administratif, melainkan representasi institusi, identitas politik, serta cara seorang pejabat menempatkan dirinya terhadap dinamika kekuasaan.
"Saya bisa merasakan kerisauan beberapa tokoh seperti Pak Deni sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dalam komunikasi politik, simbol sering kali berbicara lebih kuat daripada pernyataan verbal. Kita tentu perlu mendengar penjelasan beliau, tetapi jika ini merupakan sikap yang disengaja, saya melihatnya sebagai ekspresi kegelisahan politik yang patut dipahami dalam konteks lebih luas," ujar Surokim dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, Deni menjelaskan bahwa sikap politik yang ditunjukkannya bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu. Menurutnya, seorang wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat, terutama ketika muncul persoalan yang menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
"Sebagai wakil rakyat, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Ini bukan semata-mata persoalan personal terhadap seseorang, tetapi menyangkut bagaimana kita menjaga marwah demokrasi, menghormati konstitusi, dan memastikan bahwa setiap pemegang jabatan publik memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat," ungkap Deni.
Deni menegaskan bahwa persoalan legitimasi kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai urusan individu semata karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara harus menjadi perhatian bersama seluruh penyelenggara pemerintahan.
"Jabatan publik itu bukan sekadar kekuasaan. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada pemimpin agar amanah itu dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ketika muncul persoalan yang menyangkut legitimasi dan kepercayaan publik, kita tidak boleh menutup mata. Justru harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi secara terbuka," tuturnya.
Deni berharap dinamika politik nasional saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ia mengingatkan bahwa loyalitas kepada negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas loyalitas kepada individu maupun kelompok politik.
"Saya berharap demokrasi kita tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dijalankan dengan menjunjung tinggi konstitusi. Para pemimpin negara harus memberikan teladan dalam kepatuhan terhadap konstitusi. Bagi saya, yang harus kita bela adalah konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat," pungkasnya.