Kami mau siklusnya itu adalah konstruksi itu sendiri. Jadi, pelaku usaha masuk, ada kepastian waktu mereka.
Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menginginkan untuk mempercepat dimulainya pembangunan proyek investasi dengan memangkas waktu yang dibutuhkan investor dalam proses investasi di Indonesia.
Todotua, di Medan, Senin, mengatakan siklus investasi di Indonesia saat ini masih berkisar 4,5-5 tahun.
Menurut dia, lamanya proses tersebut antara lain disebabkan oleh perizinan yang sulit dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Ia menuturkan selama ini investor harus menuntaskan seluruh proses perizinan terlebih dahulu sebelum dapat memulai pembangunan proyek.
“Kami mau siklusnya itu adalah konstruksi itu sendiri. Jadi, pelaku usaha masuk, ada kepastian waktu mereka,” katanya lagi.
Dia membandingkan proses investasi di Indonesia dengan Vietnam yang menurutnya memungkinkan investor memulai pembangunan dalam waktu satu hingga dua pekan setelah memperoleh lahan dan perizinan.
Menurut Todotua, pemerintah perlu membenahi tata kelola, sistem, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga untuk memperpendek proses investasi.
Meski demikian, ia menyebut percepatan pelayanan tidak boleh mengabaikan persyaratan yang harus dipenuhi investor, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah membentuk desk investasi di Batam, Kepulauan Riau, dan Denpasar, Bali.
Fasilitas serupa kemudian diresmikan di Medan, Sumatera Utara, dan akan diperluas ke sejumlah daerah lain, yakni Semarang, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, serta Makassar, Sulawesi Selatan.
Todotua mengatakan desk investasi yang akan diisi oleh pegawai BKPM tersebut berfungsi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, sekaligus membantu memetakan potensi investasi di daerah.
Melalui desk investasi, pemerintah berharap berbagai hambatan investasi dapat diurai lebih cepat, sehingga mendorong peningkatan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi nasional pada Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp761,4 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp777,8 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,19 juta orang.