Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan pemerintah masih mendalami rencana insentif bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), terutama yang berorientasi ekspor.
“Untuk industri tekstil sekarang sedang kita dalami betul karena bukan hanya soal insentif, tapi kita ingin industri dalam negeri, (terutama) tekstil ini, memiliki kemampuan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya,” kata Wamenperin Faisol saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan bahwa pemerintah melalui Danantara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kemenko Bidang Perekonomian masih melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai skema yang paling tepat guna menunjang industri TPT.
“Ya, macam-macam (bentuk insentifnya). Skemanya masih disimulasikan. Pasti akan melibatkan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Sedang berjalan (diskusinya),” ujar Faisol.
Lebih jauh, Wamenperin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar terhadap kinerja industri nasional.
Kepala Negara sebelumnya sudah memerintahkan agar mengamankan pasokan bahan baku industri TPT, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.
“Pada dasarnya Presiden memiliki komitmen besar terhadap industri. Makanya kemarin itu, dua tahun yang lalu diluncurkan KIPK atau Kredit Industri Padat Karya. Padat karya itu salah satu sektornya itu tekstil dan alas kaki,” jelas Faisol.
“Nah kredit untuk tekstil dan alas kaki ini sekarang sedang berjalan tetapi itu ada subsidi ya, tahun depan juga akan ditingkatkan plafon kreditnya,” ujarnya menambahkan.
Selain itu, Wamenperin mengatakan Presiden Prabowo juga telah menugaskan Danantara untuk membuat skema khusus untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri.
“Presiden menaruh perhatian lagi kepada industri tekstil, menugaskan kepada Danantara dan mungkin Danantara akan membuat skema khusus untuk industri tekstil, terutama yang mengalami beberapa masalah pembiayaan,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mengkaji sejumlah insentif bagi industri TPT berorientasi ekspor, yang salah satunya fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa tenaga alih daya (outsourcing).
Menurut dia, produksi tekstil ekspor bersifat musiman, yang berarti fasilitas PPN tersebut diberikan dengan mempertimbangkan siklus produksi industri tekstil yang menyesuaikan dengan pesanan.
Airlangga mengatakan pemberian fasilitas PPN sudah dibahas bersama Menteri Keuangan dan saat ini masih dalam tahap pengkajian, dan ditargetkan rampung serta bisa berlaku tahun ini sesuai amanat Presiden Prabowo.
Selain fasilitas PPN untuk outsourcing, pemerintah juga berencana mempercepat proses restitusi pajak bagi perusahaan tekstil.