Politik

Wapres Nonpartai Lebih Objektif, Akademisi Sebut Yusril Berpeluang

Wapres Nonpartai Lebih Objektif, Akademisi Sebut Yusril Berpeluang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB), Ali Syafaat memandang, posisi Wakil Presiden (Wapres) idealnya diisi figur nonpartai politik. Dia menilai, sosok di luar struktur partai memiliki ruang untuk memberikan pandangan lebih objektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Pandangan tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peluang Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjadi RI 2. Hal itu setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres sepeninggal Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ali, Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang menjadi modal untuk mengisi posisi tersebut. Namun, peluangnya juga bergantung pada keputusan Presiden dan dinamika politik dengan partai-partai koalisi.

"Idealnya nonpartai untuk dapat memberikan pandangan yang lebih obyektif dalam pengambilan keputusan pemerintahan," kata Ali kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ali menyebut, Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dibandingkan nama lain yang beredar sebagai cawapres. "Yusril memiliki pengalaman dan kapasitas kenegaraan yang lebih dari yang dimiliki oleh semua nama lain yang beredar. Mungkin kelemahannya hanya dari sisi kekuatan partainya yang relatif kecil," ujarnya.