Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung menghasilkan 45 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan dan transformasi ekonomi Jawa Barat. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
Puluhan rekomendasi itu merupakan hasil penelitian 269 peneliti dari berbagai daerah di Indonesia. Penyusunannya dilakukan melalui konsultasi intensif dengan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.
Hasil penelitian tersebut dibahas dalam Seminar Nasional West Java Economic Society (WJES) 2026 di Bale Pasundan, Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/11). Dari keseluruhan karya ilmiah yang masuk, delapan paper terbaik dipilih untuk dipaparkan dalam seminar tersebut.
WJES 2026 mengangkat tema 'Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi Jawa Barat untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berdaya Saing'.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengapresiasi penyelenggaraan WJES sebagai forum kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Menurutnya, forum tersebut dapat membantu merumuskan arah pembangunan ekonomi daerah.
"Saya berharap Forum WJES mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya baik secara akademis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan dan program pembangunan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/11).
Ia mengatakan penguatan ekonomi Jawa Barat perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, serta investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemprov Jabar, lanjut Erwan, berkomitmen memperkuat sinergi dengan dunia pendidikan dan dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan.
"Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen memperkuat sinergi antar pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, kemudahan akses informasi lowongan kerja, serta penguatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas," imbuh dia.
Erwan juga meminta investor yang menanamkan modal di Jawa Barat memperhatikan dampak investasi terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pertumbuhan investasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya bukan anti pendatang. Silakan investor dari mana pun datang ke Jawa Barat, baik investor lokal maupun luar negeri. Tetapi tolong perhatikan masyarakat sekitar. Berikan pekerjaan lebih utama kepada masyarakat sekitar," ucapnya.
Ia menilai investasi tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan pabrik dan peningkatan produksi. Investasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Meski demikian, Erwan mengingatkan masyarakat lokal agar mempersiapkan diri untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Penyerapan tenaga kerja, menurutnya, harus mempertimbangkan kompetensi dan keterampilan calon pekerja.
Dirinya juga menyoroti praktik tekanan terhadap perusahaan agar mempekerjakan warga setempat meskipun tidak memiliki keterampilan yang sesuai.
"Jangan sampai ada sebagian pabrik yang dibangun melalui preman-preman setempat, meminta warganya untuk dipekerjakan, tetapi kemampuannya tidak ada. Saya berharap masyarakat kita juga siap bersaing untuk bekerja di perusahaan tersebut," sebut dia.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, mengatakan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan struktur ekonomi dan industri menjadi salah satu isu penting dalam WJES 2026.
Menurut dia, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Kondisi tersebut, antara lain, terlihat pada perkembangan industri kendaraan listrik yang belum sepenuhnya diikuti penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi di sejumlah sekolah.
"Ini menjadi persoalan link and match yang harus kita tingkatkan. Bagaimana pendidikan vokasi bisa menyesuaikan kebutuhan industri yang terus berkembang," tuturnya.
Ia berharap hasil penelitian dan gagasan akademisi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat, terarah, dan dapat diterapkan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan melalui WJES tidak berhenti pada kajian akademis.
Junanto menjelaskan, pelibatan 16 OPD dalam penyusunan 45 rekomendasi kebijakan merupakan upaya untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya semakin diperlukan di tengah kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan pembangunan yang tepat sasaran.
Seluruh hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan WJES 2026 kemudian diserahkan secara simbolis kepada Wakil Gubernur Jawa Barat dalam bentuk buku kompilasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen pendukung pembangunan ekonomi Jawa Barat.
(rir)