Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan peluang wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dilantik sebelum batas waktu 60 hari. Pemerintah menargetkan proses pengisian kekosongan kursi wapres dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.
"60 hari itu maksimal. Tadi sudah diberikan gambaran, ya, bahwa proses ini diharapkan bisa selesai sebelum akhir bulan Desember yang akan datang ini," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/11/2026).
Menurut dia, proses pengisian jabatan wapres bisa saja lebih cepat dari ketentuan waktu yang diatur dalam konstitusi maupun tata tertib MPR. Ia menekankan 60 hari merupakan batas maksimal.
"Artinya proses ini akan lebih cepat daripada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar maupun oleh tatib MPR, ya. Jadi jangka waktu 60 hari itu dipahami itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.
Yusril juga menjelaskan ketentuan waktu 14 hari bagi presiden untuk mengajukan dua nama calon wapres kepada MPR. Tenggat tersebut pun merupakan batas maksimal, artinya presiden bisa mengusulkan sebelum 14 hari.
"Begitu juga jangka waktu 14 hari bagi presiden setelah menerima surat pemberitahuan DPR bahwa MPR bahwa terjadi kekosongan wakil presiden dan presiden diminta untuk menyerahkan dua nama kepada MPR itu diberi tegang waktu selama 14 hari, tadi pun dipahami bahwa 14 hari itu adalah selama-lamanya 14 hari," ujarnya.
"Jadi kapan saja dalam tegang waktu 14 hari itu setelah menerima surat dari MPR maka presiden sudah akan dapat mengajukan dua nama sebagai calon wakil presiden kepada MPR," lanjut Yusril.
Posisi wapres kini kosong usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru.