Yang mereka butuhkan adalah institusi yang kuat, proses politik yang tertib dan kebijakan ekonomi yang tetap bisa diprediksi
Jakarta (ANTARA) - Analis dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak mengganggu investasi selama transisi politik berlangsung tertib sesuai konstitusi dan konsisten.
Ronny mengatakan transisi politik yang tertib dan sesuai konstitusi menjadi faktor penting menjaga kepercayaan investor terhadap iklim usaha dan investasi Indonesia secara berkelanjutan.
"Dari perspektif ekonomi, yang paling diperhatikan investor bukan hanya siapa yang menduduki jabatan politik, tapi seberapa stabil dan dapat diprediksi proses politik serta kebijakan pemerintah setelahnya," kata Ronny dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/11).
Ronny menyampaikan hal tersebut ketika dimintai tanggapan mengenai dampak dinamika politik domestik terkait mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap persepsi investor dan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi Indonesia
Menurut dia, pengunduran diri seorang Wakil Presiden tentu merupakan peristiwa politik penting yang bisa meningkatkan persepsi risiko, terutama jika prosesnya berlangsung berlarut-larut atau memunculkan konflik antarlembaga.
"Namun, saya kira kita tidak perlu langsung mengasumsikan bahwa dinamika ini akan mengguncang perekonomian. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana proses konstitusional dijalankan dan apakah kesinambungan pemerintahan tetap terjaga," ujarnya.
Dia menuturkan investor membutuhkan kepastian agenda ekonomi, regulasi dan proyek strategis pemerintah tetap berjalan tanpa perubahan arah yang mendadak.
Meski begitu, dia mengingatkan jika perkembangan politik tersebut berpotensi mempengaruhi keputusan investasi, terutama investor asing.
"Berpotensi, terutama terhadap keputusan investasi yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan kepastian regulasi," ucapnya.
Dia mengatakan investor asing biasanya mempertimbangkan stabilitas politik, konsistensi kebijakan, kepastian hukum dan kemampuan pemerintah menjaga koordinasi antarlembaga.
"Tetapi pengaruhnya tidak otomatis berupa pembatalan investasi atau arus modal keluar," tuturnya.
Investor akan membedakan antara dinamika politik yang bersifat sementara dan ketidakpastian institusional yang berpotensi mengubah aturan main ekonomi.
"Jika transisi berlangsung tertib dan kebijakan ekonomi tetap konsisten, dampaknya bisa relatif terbatas. Sebaliknya, jika dinamika politik berkembang menjadi konflik berkepanjangan, persepsi risiko negara bisa meningkat dan membuat investor menunda keputusan sambil menunggu kejelasan," jelasnya.
Dalam situasi ketika pasar keuangan juga menghadapi tekanan dari faktor eksternal dan sentimen pasar modal, kata dia, pemerintah perlu lebih serius menjaga kredibilitas komunikasi kebijakan.
"Jangan sampai ketidakpastian politik domestik menambah premi risiko yang sebenarnya bisa dihindari," bebernya.
Karena itu, ia mengingatkan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif. Pertama, pastikan seluruh proses pengunduran diri dan pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.
Kedua, pemerintah perlu memberikan komunikasi yang jelas bahwa agenda ekonomi, pelayanan publik, dan proyek investasi strategis tetap berjalan.
Ketiga, menjaga konsistensi regulasi dan kepastian hukum agar pelaku usaha tidak menghadapi perubahan kebijakan yang tidak terduga.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah, DPR, Bank Indonesia, OJK dan otoritas terkait harus tetap kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Pemerintah juga perlu menghindari penggunaan kebijakan ekonomi sebagai instrumen tarik-menarik kepentingan politik.
"Menurut saya, investor tidak menuntut sebuah negara bebas dari dinamika politik. Itu hampir tidak mungkin. Yang mereka butuhkan adalah institusi yang kuat, proses politik yang tertib dan kebijakan ekonomi yang tetap bisa diprediksi," ucapnya.
Ronny menambahkan tantangannya bukan hanya mengelola pergantian pejabat, tapi memastikan pergantian tersebut tidak mengganggu kepastian institusional dan arah kebijakan ekonomi.
"Karena stabilitas investasi lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan dari pada oleh figur politik semata," kata Ronny.