JAKARTA -- Industri persenjataan Eropa menghadapi ancaman kehilangan daya saing global meskipun memiliki kemampuan teknologi militer yang maju. Persoalannya bukan semata keterbatasan inovasi, melainkan kegagalan mengubah hasil penelitian menjadi senjata yang dapat diproduksi secara massal, dipasarkan, dan segera digunakan militer. Birokrasi pengadaan, kesulitan pembiayaan, serta persaingan kepentingan antarnegara membuat industri pertahanan Eropa kesulitan mengimbangi perubahan teknologi peperangan modern.
Peringatan tersebut mengemuka setelah 411 anggota Parlemen Eropa mendukung laporan mengenai hambatan pengembangan industri pertahanan pada Kamis (12/11/2026). Sebagaimana dilaporkan Euronews, laporan tersebut mengidentifikasi dua hambatan kritis yang mengancam kelangsungan perusahaan rintisan dan perusahaan kecil-menengah sektor pertahanan Uni Eropa. Persoalan tersebut berpotensi menggagalkan ambisi Eropa membangun kesiapan militer menjelang 2030.
Anggota Parlemen Eropa asal Latvia, Martins Stakis, memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan kecil Eropa sebenarnya mampu menghasilkan teknologi pertahanan unggulan. Namun, banyak inovasi tersebut gagal mencapai tahap produksi massal, sementara sebagian perusahaan justru mengembangkan bisnisnya di Amerika Serikat atau kawasan lain. Ia menilai persoalan tersebut mencerminkan sistem pertahanan Eropa yang belum mampu mengikuti perubahan karakter peperangan modern.
"Sistem pertahanan kita masih dibangun untuk peperangan masa lalu dan takut terhadap kegagalan," kata Stakis, yang menjadi pelapor laporan tersebut, sebagaimana dikutip Euronews, Kamis (12/11/2026).
Laporan berjudul From Prototypes to Capabilities – Enabling New Defence Actors to Scale Up itu memperoleh 411 suara mendukung, 133 menolak, dan 41 abstain. Resolusi tersebut menunjukkan besarnya tekanan politik terhadap lembaga-lembaga Uni Eropa untuk memperbaiki sistem pengadaan dan pembiayaan teknologi militer. Para anggota parlemen mendesak agar inovasi perusahaan kecil memperoleh kesempatan lebih besar memasuki pasar pertahanan.
Teknologi Unggul, Terjebak Dua Hambatan
Menurut laporan tersebut, perusahaan pertahanan baru Eropa menghadapi persoalan yang disebut two valleys of death atau dua jurang kegagalan pengembangan teknologi. Hambatan pertama muncul ketika perusahaan berusaha membuktikan bahwa hasil penelitiannya dapat bekerja dalam operasi militer sesungguhnya. Hambatan kedua terjadi setelah teknologi berhasil diuji, tetapi perusahaan tidak memperoleh kontrak pembelian yang dibutuhkan untuk memperluas produksi.
Kondisi ini memperlihatkan kelemahan hubungan antara laboratorium penelitian, industri, dan institusi militer Eropa. Perusahaan rintisan kerap membutuhkan akses ke fasilitas pengujian, pengguna militer, sertifikasi, dan pembiayaan sebelum memperoleh pesanan. Tanpa dukungan tersebut, teknologi yang berpotensi meningkatkan kemampuan pertahanan dapat berhenti sebagai prototipe, meskipun telah menunjukkan hasil menjanjikan.
Persoalan pembiayaan juga memperlebar kesenjangan Eropa dengan Amerika Serikat. Dalam laporan Euronews pada 16 April 2026, Nikolaus Lang, pakar dari Boston Consulting Group (BCG), memperkirakan investasi modal ventura di bidang pertahanan Amerika Serikat mencapai sekitar 70 miliar dolar AS selama satu dekade. Sementara itu, investasi serupa di Eropa diperkirakan hanya sekitar tujuh miliar dolar AS atau sepersepuluh dari nilai tersebut.
Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kemampuan perusahaan mengembangkan produk hingga siap digunakan. Amerika Serikat memiliki pasar pengadaan militer yang jauh lebih terintegrasi, sedangkan Eropa masih terbagi menjadi banyak pasar nasional dengan prosedur dan persyaratan berbeda. Akibatnya, perusahaan teknologi pertahanan Eropa menghadapi kesulitan memperoleh pembiayaan sekaligus memperluas skala produksi.
Belanja Militer Melonjak, Industri Tetap Terpecah
Ironisnya, persoalan industri pertahanan Eropa berlangsung ketika anggaran militer kawasan itu meningkat tajam. Badan Pertahanan Eropa atau European Defence Agency (EDA) melaporkan pengeluaran pertahanan 27 negara Uni Eropa mencapai 418 miliar euro pada 2025, naik sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 454 miliar euro pada 2026, sementara anggaran penelitian dan pengembangan pertahanan diperkirakan mencapai 20 miliar euro.
Namun, besarnya anggaran belum sepenuhnya menghasilkan pembelian senjata yang terkoordinasi. Data EDA menunjukkan pengadaan peralatan pertahanan mencapai 115 miliar euro pada 2025, tetapi hanya 24 persen dari belanja tersebut dilakukan melalui pengadaan bersama. Persentase itu masih berada di bawah tolok ukur pengadaan bersama sebesar 35 persen yang telah lama digunakan EDA.
Media Jerman, Deutsche Welle (DW), dalam laporan 23 Juni 2026 menyoroti persoalan struktural tersebut. Mengutip kajian Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), DW menyebut kelemahan utama Eropa bukan lagi semata-mata persoalan keuangan, melainkan kelembagaan. Proteksionisme nasional, keengganan mengambil risiko, dan pengambilan keputusan yang lambat dinilai menghambat kemampuan industri merespons kebutuhan pertahanan.
DW juga mengutip penelitian lembaga ekonomi Bruegel yang menemukan konsentrasi kontrak militer pada sejumlah kecil perusahaan besar. Sepuluh kontraktor utama menguasai sekitar 67 hingga 90 persen pengadaan militer di Jerman, Polandia, dan Inggris, berdasarkan data yang dikaji lembaga tersebut. Dominasi perusahaan mapan berpotensi mempersulit perusahaan rintisan memperoleh kontrak, sekalipun mereka mengembangkan teknologi yang relevan dengan kebutuhan peperangan modern.