JAKARTA – Krisis energi global menunjukkan bahwa diversifikasi impor, subsidi, dan intervensi harga belum cukup untuk melindungi negara dari gangguan pasokan. Indonesia dinilai perlu mempercepat pembentukan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor untuk memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Peneliti Senior Ekonomi Tenggara Strategics, Intan Salsabila Firma, mengatakan Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi tekanan ketahanan energi. Sejumlah negara Asia, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, juga mengambil langkah untuk mengamankan pasokan energi, mulai dari penguatan cadangan minyak, intervensi harga, pemberian subsidi, hingga diversifikasi impor.
Intan mengamati Malaysia mempertahankan subsidi bensin dan solar melalui mekanisme kuota tertentu untuk menjaga keterjangkauan harga, seperti Indonesia. Sementara itu, Korea Selatan kembali menerapkan intervensi harga BBM setelah hampir 30 tahun tidak memberlakukan kebijakan serupa.
Jepang memiliki cadangan minyak setara sekitar 254 hari kebutuhan domestik. Namun, negara tersebut tetap menghadapi risiko gangguan pasokan liquefied natural gas (LNG), yang menyumbang sekitar 30–40 persen pembangkitan listrik nasional. Untuk mengurangi konsumsi LNG, pemerintah Jepang melonggarkan pembatasan operasional pembangkit listrik tenaga batu bara.
Filipina mengambil langkah lebih jauh dengan menetapkan status darurat energi nasional. Sekitar 98 persen impor minyak mentah negara tersebut berasal dari Timur Tengah sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan dari kawasan itu.
“Bagi Indonesia, subsidi dan kompensasi energi membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara,” kata Intan dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hingga September 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi meningkat sekitar 54,1 persen secara tahunan, dari Rp244,6 triliun menjadi Rp376,8 triliun. Peningkatan ini turut dipengaruhi pertumbuhan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 9,1 persen dan LPG 3 kg sebesar 2,25 persen.
Intan menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga stabilitas harga energi domestik membutuhkan dukungan fiskal yang semakin besar di tengah kenaikan harga minyak global. Gejolak geopolitik, menurut dia, menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi strategi menjaga ketahanan energi nasional.
“Diversifikasi impor belum sepenuhnya melindungi Indonesia dari gejolak energi global. Tingginya konsumsi domestik di tengah keterbatasan produksi dan kapasitas pengolahan menyebabkan ketergantungan impor masih sulit dihindari,” ujar Intan.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah mempercepat pembentukan CPE. Saat ini, cadangan energi nasional masih mengandalkan cadangan operasional Pertamina yang berkisar 20–25 hari kebutuhan domestik. Jumlah tersebut jauh di bawah acuan cadangan minyak darurat selama 90 hari yang diterapkan negara-negara anggota International Energy Agency (IEA).
Intan merujuk pengalaman Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang menunjukkan pentingnya cadangan minyak darurat untuk menghadapi krisis energi. Cadangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meredam gangguan pasokan.
“Dengan memiliki CPE yang dikelola negara, Indonesia akan memperoleh ruang waktu yang lebih besar untuk menstabilkan pasokan domestik, mengamankan sumber impor alternatif, dan mengurangi risiko kepanikan masyarakat yang dapat memicu penimbunan maupun kelangkaan BBM,” ujar Intan.
Intan menjelaskan rencana pembentukan CPE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024. Regulasi tersebut menetapkan target cadangan hingga 2035, yakni 9,64 juta barel bensin, 10,17 juta barel minyak bumi, dan 525,78 ribu metrik ton LPG.
Menurut dia, pemerintah perlu mempercepat evaluasi dan revisi Perpres Nomor 96 Tahun 2024 untuk memperjelas mekanisme pembiayaan. Skema tersebut diharapkan memungkinkan keterlibatan sektor swasta sebagai pelengkap pendanaan APBN.
“Kepastian skema pendanaan menjadi prasyarat penting agar pembentukan dan pengelolaan CPE dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Intan.