Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan merespons wacana calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurutnya, tak ada larangan tegas yang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai pengusung.
Yusril mengatakan ketentuan mengenai pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, ia menyerahkan keputusan mengenai sosok pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo.
"Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Gibran menjelaskan Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapa pun, termasuk meminta pandangan dari sisi hukum sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.
"Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa pun, tapi kita tetap mengatakan keputusan akhir tetap ada di tangan presiden," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga menjelaskan kekosongan jabatan wakil presiden tak otomatis membuat tugas pemerintahan beralih kepada triumvirat ketika presiden sedang berada di luar negeri.
Menurutnya, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dari mana pun.
Ia mengatakan wakil presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri karena keputusan tersebut tetap berstatus sebagai keputusan presiden.
"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden," ucap Yusril.
Ia menambahkan jika presiden berada di luar negeri dan diperlukan penandatanganan keputusan, wakil presiden dapat menandatanganinya atas nama presiden, bukan atas kewenangannya sendiri.
Yusril juga menilai perkembangan teknologi komunikasi memungkinkan presiden tetap memberikan perintah dan instruksi langsung dari luar negeri.
"Apalagi sekarang presiden kan dekat saja, enggak ke mana-mana. Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," jelasnya.