REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama pertanahan dengan Timor Leste. Pertemuan ini membahas penguatan kapasitas kelembagaan dan pertukaran praktik terbaik dalam administrasi pertanahan di Jakarta, Kamis.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyatakan pihaknya terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios. Dalam pertemuan itu, Wamen Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang.
Fokus Pendaftaran Tanah
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Wamen Ossy menekankan bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain.
Kepada delegasi Timor-Leste, Wamen Ossy menjelaskan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pengadministrasian pertanahan ini menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Menurut Wamen, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. Dalam pertemuan ini, perihal teknis turut menjadi perhatian delegasi Timor-Leste, khususnya terkait penyertifikatan dan pendataan sertifikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi memberikan penjelasan mengenai pendataan sertifikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB).
Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Soares menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Meskipun memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda, pengalaman Indonesia ia harapkan dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Remedios juga berharap, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste sehingga ia merasa diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.