mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia () menegakkan hukum dalam kasus penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan tiga tersangka lain.
Dukungan KPK tersebut setelah Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut lembaga antirasuah ini juga sebagai salah satu korban dugaan penyadapan ilegal itu.
"KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11), dikutip dari Antara.
Budi mengatakan KPK mendukung Polri karena dugaan penyadapan oleh LSP dan kawan-kawan terhadap pihak-pihak di KPK tidak berkaitan dengan pengusutan kasus hukum.
"Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," katanya.
Sementara itu, dia mengatakan KPK sejauh ini belum mendapatkan informasi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai KPK yang disadap oleh LSP dan kawan-kawan.
"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan," ujarnya.
Walaupun demikian, dia mengatakan KPK meyakini Polri akan membuka secara terang penyidikan kasus tersebut kepada publik.
"Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," katanya.
Oleh sebab itu, dia menekankan KPK menghormati langkah-langkah Polri dalam menangani kasus tersebut.
"Ini menjadi ranah dari Polri untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," katanya menekankan.
Sebelumnya, Polri pada 3 dan 5 November 2026 mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.
Dari keempat tersangka tersebut, hanya SU yang belum ditahan karena dalam kondisi sakit pascastroke.
Setelah itu, Polri pada 10 November 2026 menggelar sidang etik terhadap AS, dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi tersebut.
Sementara Kapolri Jenderal Polisi Suyudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI pada 12 November 2026 mengungkapkan bahwa KPK merupakan salah satu pihak yang menjadi korban penyadapan oleh LSP dan tiga tersangka.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.