Jakarta (ANTARA) – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengusaha daerah harus mendapat bagian lebih besar dari proyek-proyek hilirisasi sumber daya alam. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin investasi besar yang dibangun di daerah justru hanya menguntungkan pemodal besar, sementara pengusaha lokal sekadar menjadi penonton.
Bahlil menilai, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari banyaknya smelter atau pabrik pengolahan yang berdiri di Indonesia. Lebih dari itu, industri pengolahan harus mampu menciptakan pemerataan ekonomi, membuka kesempatan bagi UMKM, serta memperkuat posisi pengusaha nasional dalam rantai pasok industri.
"Jangan semua pekerjaan dikuasai, dimonopoli oleh satu kelompok tertentu, tapi harus dibagi kepada orang daerah, untuk juga mereka bisa ikut mengambil bagian dalam rangka penciptaan ekonomi di daerahnya masing-masing," tegas Bahlil dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Bahlil, selama ini terdapat ketimpangan dalam keterlibatan pengusaha lokal pada proyek-proyek industri berskala besar. Meski pembangunan industri berlangsung di daerah, pengadaan barang dan jasa justru kerap didominasi perusahaan dari Jakarta.
Ia mencontohkan pengalamannya ketika menjabat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Saat itu, ia melihat kebutuhan industri di daerah, mulai dari barang sederhana hingga kebutuhan operasional, justru didatangkan dari Jakarta.
"Dulu waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI, pengusaha di Jakarta ini ketika membangun industri hilirisasinya di daerah, dari gunting kuku sampai gunting rambut, itu semua pengadaannya diambil dari Jakarta. Terus orang daerah menjadi apa?" ujarnya.
Pengusaha Lokal Jangan Kalah dari Pemodal Besar
Bahlil mengungkapkan, pemerintah telah menerbitkan keputusan menteri yang mengatur penggunaan kontraktor tidak terafiliasi sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha daerah untuk terlibat dalam kegiatan pertambangan.
Kebijakan tersebut, menurut dia, tidak selalu mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha besar. Sebab, aturan itu mengubah pola pengadaan barang dan jasa yang selama ini berjalan.
"Saya banyak dikritik sama teman-teman saya pengusaha besar, tentang kontraktornya harus tidak boleh terafiliasi, harus pakai orang daerah," ungkapnya.
Selain keterlibatan dalam kegiatan operasional, Bahlil juga menyoroti ketimpangan kepemilikan izin usaha pertambangan (IUP). Ia mempertanyakan minimnya pengusaha daerah yang memiliki izin tambang, meskipun sumber daya alam tersebut berada di wilayah mereka.
"Nikel punya orang Sulawesi, punya orang Maluku, punya orang daerah. Tapi berapa orang Sulawesi dan orang Maluku yang punya IUP?" kata Bahlil.
Kondisi serupa, menurut dia, terjadi di wilayah penghasil batu bara seperti Kalimantan dan Sumatera. Sumber daya tambang berada di daerah, tetapi kepemilikan izin justru lebih banyak dikuasai pengusaha yang berkantor di Jakarta.
Bahlil menilai mekanisme tender atau lelang selama ini membuat pengusaha daerah kesulitan bersaing dengan kelompok usaha besar yang memiliki kekuatan modal lebih kuat.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Undang-Undang Minerba untuk memberikan prioritas kepada UMKM, koperasi, dan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam memperoleh akses perizinan pertambangan.
"Inilah sebagai bentuk afirmatif kehadiran negara dalam rangka memberikan prioritas keadilan kepada teman-teman daerah untuk bisa memiliki IUP," tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa kebijakan afirmatif, kepemilikan tambang berpotensi terus berputar pada kelompok pengusaha yang sama.
"Nanti pemilik tambang ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nanti yang kaya itu lagi, itu lagi, itu lagi," katanya.
Hilirisasi Jangan Sekadar Memindahkan Smelter
Di sisi lain, Bahlil mengingatkan bahwa agenda hilirisasi nasional juga tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di dalam negeri.
Menurutnya, pembangunan smelter belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan hilirisasi apabila teknologi, permodalan, hingga penguasaan industrinya masih bergantung pada pihak luar negeri.
"Bagi saya, hilirisasi itu jangan cuma membangun smelter. Kalau pabriknya ada di Indonesia, tetapi teknologinya masih dari luar, modalnya bergantung pada luar, ya kita belum sepenuhnya mandiri. Kita hanya memindahkan tempat pengolahan, sementara ketergantungannya masih ada," ujar Bahlil.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kata dia, ingin memastikan hilirisasi memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan teknologi dan kapasitas industri dalam negeri.
Bahlil juga menyebut pembenahan tata kelola investasi dan perizinan terus dilakukan agar proses bisnis menjadi lebih transparan dan efisien.
Salah satunya melalui pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan yang dikembalikan menjadi sistem satu tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan pasar sekaligus melindungi penerimaan negara.
Bahlil menegaskan, keberpihakan kepada pengusaha daerah merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Ketika diperhadapkan antara kepentingan rakyat dan kepentingan sekelompok orang, saya lebih memilih untuk mengedepankan kepentingan rakyat daripada sekelompok orang," katanya.
"Karena saya lahir dari kampung, maka saya insyaallah akan istiqomah untuk berjuang untuk rakyat, bangsa, dan negara," pungkas Bahlil.