Kita meyakini dia tidak mengambil uang negara atau uang rakyat pada manuver-manuver politik dia
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut terdapat tiga pertimbangan yang membuat dirinya bersedia bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya dikenal sebagai aktivis dan pengkritik pemerintah.
Dalam siniar bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, dikutip di Jakarta, Senin, Syahganda mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama sejumlah rekan aktivis mengamati perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo selama dua tahun terakhir.
Pertimbangan pertama, kata dia, adalah keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tidak mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam berbagai langkah pemerintah mengambil alih aset-aset ilegal yang selama ini dikuasai pihak tertentu.
"Kita meyakini dia tidak mengambil uang negara atau uang rakyat pada manuver-manuver politik dia," kata Syahganda.
Kedua, Syahganda menilai Presiden Prabowo memiliki komitmen terhadap demokrasi. Menurutnya, perjalanan panjang Presiden Prabowo membangun partai politik dan mengikuti kontestasi politik menunjukkan kesabarannya dalam menjalani proses demokrasi.
Ia juga menilai Presiden Prabowo memberikan ruang bagi keberlangsungan demokrasi dan tidak mengedepankan pemerintahan militeristik.
Ketiga, Syahganda melihat Presiden Prabowo tetap mengutamakan pemerintahan sipil di tengah kekhawatiran sebagian pihak mengenai kemungkinan kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan.
"Dia menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era Orde Baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," ujarnya.
Syahganda mengatakan keyakinan terhadap ketiga hal tersebut menjadi dasar dirinya menerima tawaran untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
Ia menambahkan, meskipun kini menjadi bagian dari pemerintah, dirinya tetap meyakini pentingnya kritik dan keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi.
Menurutnya, kritik masyarakat, termasuk yang disampaikan secara keras, diperlukan sebagai masukan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan memperbaiki kebijakan.