Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik hingga 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat penerima subsidi terlindungi dari tekanan harga energi.
Pemerintah mempertahankan harga Biosolar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter. Sementara itu, Pertalite yang mendapat dukungan kompensasi pemerintah tetap dijual Rp10.000 per liter.
Bahlil mengatakan, Presiden memintanya merumuskan kebijakan energi yang tidak menambah beban masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Karena itu, gejolak harga energi global diupayakan tidak langsung membebani konsumen penerima manfaat.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil dalam keteranganya di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, menempatkan keterjangkauan energi sebagai perhatian pemerintah di tengah ketidakpastian geopolitik. Dukungan negara diperlukan untuk menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan bahan bakar.
Menurutnya, tekanan biaya energi masih tinggi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut harga normal minyak telah berada di atas Rp20.000 per liter. Namun, ia tidak merinci jenis produk yang menjadi acuan angka tersebut.
Komitmen mempertahankan harga menghadapi tantangan ketika selisih dengan BBM nonsubsidi semakin lebar. Pergerakan harga produk nonsubsidi mengikuti kondisi pasar dapat mendorong sebagian konsumen beralih ke bahan bakar yang memperoleh dukungan pemerintah.
Perubahan pola konsumsi itu menambah kebutuhan pasokan di sejumlah titik pelayanan. Jika pengiriman belum menyesuaikan permintaan, tekanan dapat terasa di SPBU melalui antrean kendaraan dan waktu pengisian yang lebih panjang.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bahlil meminta peningkatan pasokan dan penguatan armada distribusi. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas, ia menekankan pentingnya mengiringi kebijakan harga dengan pengawasan penyaluran.
Pemerintah mendorong agar BBM bersubsidi dan berkompensasi disalurkan sesuai ketentuan penerima serta volume yang ditetapkan. Pengawasan diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan sehingga manfaat dukungan negara dapat diterima masyarakat yang berhak.
Perhatian terhadap ketersediaan energi juga disampaikan Bahlil untuk wilayah Maluku. Ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota minyak tanah menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, sekaligus mengantisipasi kebutuhan saat memasuki bulan puasa.
Permintaan itu ditujukan untuk mengurangi persoalan pasokan minyak tanah di daerah tersebut. Besaran tambahan kuota belum dirinci dalam keterangan yang disampaikan.
Bagi masyarakat, kepastian harga dan kemudahan memperoleh bahan bakar merupakan kebutuhan yang saling berkaitan. Harga yang dipertahankan perlu ditopang pengiriman tepat waktu, kecukupan stok, dan pelayanan SPBU yang mampu mengikuti kebutuhan konsumen.
Karena itu, pelaksanaan kebijakan hingga akhir tahun juga bertumpu pada kesiapan distribusi. Penguatan pasokan di wilayah dengan permintaan meningkat serta pengawasan penerima menjadi bagian penting agar komitmen menjaga harga benar-benar terasa dalam keseharian masyarakat.