SURABAYA -- Pemerataan pendidikan dinilai masih menjadi tantangan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), perbatasan, dan kepulauan. Persoalan pendidikan di wilayah 3T terkait ketersediaan perguruan tinggi, keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, serta konektivitas digital.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa pada Maret 2026. Kondisi itu memperkuat urgensi pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu ini dibahas dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) di Universitas Airlangga (UNAIR), Kamis (12/11/2026). Perwakilan Universitas Tadulako Sahrul Saehana menjelaskan pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam pembelajaran sains. Dari penelitiannya, Sahrul mengembangkan media pembelajaran berbasis kaca Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) yang dipadukan dengan unsur budaya Sulawesi Tengah.
Inovasi tersebut memanfaatkan miniatur rumah adat, kapal pinisi, peninggalan megalitikum, serta bahan lokal seperti rotan sebagai media pembelajaran. Salah satu produk yang dikembangkan ialah Pomerika FTO.
"Ini permainan edukatif yang membantu siswa memahami konsep kelistrikan sekaligus mengenali kekayaan budaya daerahnya," kata Sahrul dalam kegiatan itu.
Sahrul juga menyoroti kesenjangan pengenalan budaya lokal di kalangan siswa. Temuan tersebut memperkuat pentingnya menghadirkan identitas lokal dalam proses pembelajaran.
“Saya mendapati sejumlah siswa justru lebih mengenal karakter populer seperti Doraemon dibandingkan rumah adat dan peninggalan budaya dari daerah sendiri," ujar Sahrul.
Perspektif kolaborasi turut disampaikan Getbogi Hikmawan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Melalui pendekatan edukasi kontekstual dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Hikmawan mendorong transformasi pembelajaran sains di wilayah 3T dan pascabencana. Menurutnya, perguruan tinggi perlu mengubah pendekatan pengabdian yang hanya berorientasi pada kunjungan menjadi kemitraan jangka panjang bersama masyarakat setempat.
“Selain datang dan kemudian melakukan sesuatu, membangun ekosistem kolaborasi itu juga jadi salah satu yang ditekankan. Karena kalau hanya datang, melakukan sesuatu, kegiatannya tidak akan bisa sustainable,” ujar Hikmawan.
Salah satu upaya yang dikembangkan ialah pemanfaatan aplikasi Desanesha untuk menghubungkan pemerintah desa dengan para ahli di perguruan tinggi.
"Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan persoalan di daerahnya agar memperoleh pendampingan dan solusi yang sesuai kebutuhan," ujar Hikmawan.
Sementara itu, Fredrik Paulus Noach sebagai dosen Politeknik Negeri Kupang memperkenalkan model AIK 3T (Afirmasi Inklusif Keterdampakan untuk Daerah 3T). Model ini bertumpu pada tiga pilar, yakni akses pendidikan, pengalaman belajar inklusif dan berkualitas, serta kontribusi lulusan bagi pembangunan daerah.
Implementasi program AIK 3T diwujudkan melalui inklusivitas dalam penerimaan mahasiswa, dengan memberikan kesempatan pendidikan tinggi yang lebih luas bagi calon mahasiswa dari daerah 3T.
Fredrik menyebutkan dalam penerimaan mahasiswa tahun 2026, terdapat 633 calon mahasiswa penerima KIP yang dinyatakan lolos, tetapi hanya 597 orang yang melakukan daftar ulang. Sebagian calon mahasiswa tidak melanjutkan proses tersebut karena terkendala biaya transportasi menuju Kupang.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan biaya pendidikan saja belum cukup tanpa dukungan aksesibilitas," ujar Fredrik.
Wakil Rektor Unair bidang Riset, Inovasi, dan Community Development, Muhammad Miftahussurur menegaskan pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pihak tersebut meliputi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga mitra nasional dan internasional.
“Perguruan tinggi tidak hanya berperan memperluas akses pendidikan, tetapi juga perlu memastikan ilmu pengetahuan dan inovasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Muhammad.