BANDUNG — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya dalam mengelola dan menyalurkan dana haji secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain pengelolaan dana utama jamaah yang secara konsisten meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPKH juga mengelola dana kemaslahatan dengan dana pokok mencapai Rp 4 triliun.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan, menyampaikan bahwa hasil investasi dari dana pokok kemaslahatan tersebut mencapai sekitar Rp 270 miliar setiap tahunnya. Dana non-APBN ini diperuntukkan bagi kemaslahatan umat melalui berbagai program advokasi dan bantuan sosial.
"Setiap tahun menghasilkan kira-kira Rp 270 miliar. Ini dana non-APBN yang bisa diadvokasi oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak," ujar Indra di hotel Papandayan Bandung, akhir pekan lalu.
Indra menjelaskan, cakupan penyaluran dana kemaslahatan ini sangat luas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial keumatan, keagamaan, hingga perhajian. Tak hanya itu, dana ini juga aktif dialokasikan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Tanah Air.
"Termasuk bencana, kami juga terlibat. Ada Kampung Haji di Palu dan Sukabumi, daerah yang terdampak gempa bumi dan tanah longsor. Kami membangun kembali infrastruktur kampung atau desa yang kena bencana," tambahnya.
Lebih lanjut, Indra menyoroti potensi besar lembaga-lembaga filantropi dan pengelola zakat/wakaf di daerah, khususnya di Jawa Barat, untuk mengakses dan bersinergi dalam pemanfaatan dana keumatan ini. Kehadiran berbagai lembaga sosial seperti Rumah Yatim, Rumah Wakaf, hingga Rumah Zakat menjadi kekuatan tersendiri bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia mengapresiasi semangat kepedulian masyarakat dan umat Islam di Jawa Barat yang dinilainya memegang teguh falsafah kebaikan bersama.
"Saya sampaikan silih wangi, saling menyebarkan kewangian, kebermanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya," tutup Indra.