Nasional

Gerindra Sidoarjo bangun komunikasi politik kawal pembangunan daerah

Gerindra Sidoarjo bangun komunikasi politik kawal pembangunan daerah

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Sidoarjo menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah.

Sekretaris DPC Gerindra Sidoarjo Achmad Muzayin Syafrial di Sidoarjo, Senin, menyatakan komunikasi lintas partai tersebut diharapkan dapat membuka ruang pembahasan berbagai persoalan daerah sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

"Kami mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama menjalin komunikasi dan berkolaborasi demi kebaikan masyarakat serta mengawal jalannya roda kepemimpinan di Kabupaten Sidoarjo," kata Muzayin dalam kunjungannya ke kantor DPC PKB Sidoarjo, Senin..

Dirinya mengatakan partai politik memiliki peran sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah, sehingga komunikasi dan koordinasi antarkekuatan politik diperlukan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Muzayin menyebut salah satu isu yang menjadi perhatian dalam komunikasi tersebut adalah rencana pembentukan peraturan daerah (perda) tentang penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Dirinya mengatakan pihaknya ingin mengawal rancangan kebijakan tersebut agar dapat direalisasikan melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo, mengingat musim hujan mulai mendekat dan penanganan banjir membutuhkan langkah konkret.

Ia menambahkan, rencana perda tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut rancangan besar atau grand design penanganan banjir yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Selain membahas isu banjir, Muzayin menambahkan Gerindra Sidoarjo berencana melanjutkan komunikasi dengan seluruh partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen daerah guna memperkuat konsolidasi dan kerja sama dalam mengawal kebijakan pembangunan.

"Intinya, niat kami adalah untuk kebaikan bersama, dan persoalan banjir sebagai isu publik serta kepentingan rakyat harus kita kawal bersama-sama," katanya.