Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertahankan predikat sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia setelah mencapai 5.188 desa pada 2026 atau bertambah 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Surabaya, Jumat.
Jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tersebut setara 22,16 persen dari total 23.409 desa mandiri di Indonesia. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa berstatus berkembang.
Jumlah desa berkembang tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 566 desa. Sementara itu, sepanjang 2021–2026, Jawa Timur mencatat nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.
Peningkatan jumlah Desa Mandiri tersebut berlangsung secara bertahap dalam enam tahun terakhir. Pada 2021, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat sebanyak 697 desa, kemudian meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022.
Jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 2.800 desa pada 2023, sebanyak 4.019 desa pada 2024, dan 4.716 desa pada 2025 hingga mencapai 5.188 desa pada 2026.
Dengan demikian, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur meningkat lebih dari tujuh kali lipat dalam kurun enam tahun.
Meski demikian, Khofifah meminta agar pembangunan tetap memperhatikan 423 desa yang masih berstatus berkembang agar peningkatan status desa dapat berlangsung secara merata.
Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat.
Program tersebut mendukung pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif.
Selama 2021–2026, Program Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar. Khusus pada 2026, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Program ini memberikan stimulan modal usaha dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada periode yang sama.
Dukungan tersebut mencakup pengembangan unit usaha pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, serta pariwisata.
Melalui pengembangan unit usaha tersebut, BUM Desa diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.
Khofifah mengatakan penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan mendorong pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.
Jatim pertahankan predikat provinsi dengan Desa Mandiri terbanyak
