Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menelaah delapan permohonan pelindungan dari saksi terkait perkara tindak pidana penyadapan guna memastikan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi para pemohon.
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan seluruh pemohon yang telah mengajukan permohonan hingga hari ini, berstatus sebagai saksi.
Hingga saat ini belum ada permohonan pelindungan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Sri Suparyati.
Meski belum menerima permohonan dari saksi pelaku, LPSK membuka peluang pemberian pelindungan kepada pihak dengan status berbeda, termasuk JC, seiring perkembangan penanganan perkara.
Sri menjelaskan delapan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan. Untuk mendalami kebutuhan pelindungan, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara guna memperoleh informasi terkait situasi dan kondisi para pemohon.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara, termasuk kemungkinan bertambahnya permohonan pelindungan dari saksi maupun pihak lain dengan status berbeda sesuai perkembangan proses hukum.