...perayaan HKN ini harus menjadi pintu refleksi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat...
Jakarta (ANTARA) - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Natasya Restu Dewi Pratiwi menilai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026 perlu menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan kesehatan yang inklusif.
Menurut Natasya, dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, tema HKN 2026 yang bertajuk “Sehat untuk Semua” perlu dimaknai dengan mengevaluasi pemerataan dan kualitas pembangunan kesehatan di Indonesia demi terwujudnya kesehatan yang inklusif dan dapat memastikan kelompok rentan dapat memperoleh akses layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
“Akses layanan kesehatan tidak cukup hanya diperluas secara ekspansif, tetapi juga harus memastikan kelompok rentan memperoleh layanan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayahnya,” ucap Natasya.
Menurutnya, upaya mewujudkan kesehatan yang merata perlu memperhatikan kondisi masyarakat yang memiliki hambatan berbeda dalam mengakses layanan kesehatan, seperti lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga warga yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia mencontohkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang masih mengandalkan pengisian data berbasis teknologi berpotensi membuat kelompok rentan terlewatkan apabila tidak disertai pendampingan yang memadai.
Natasya mengatakan lansia yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, penyandang disabilitas tanpa pendamping, masyarakat adat tanpa kartu identitas, serta warga di wilayah terpencil yang kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan, membutuhkan pendekatan layanan yang lebih aksesibel.
“Untuk mencegah memburuknya situasi di atas diperlukan kebijakan kesehatan yang adaptif iklim dengan mempertimbangkan kondisi geografis, gender, disabilitas, serta sosial-ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan kebutuhan layanan kesehatan juga semakin kompleks di tengah dampak krisis iklim, termasuk peningkatan risiko gangguan kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Oleh karena itu pihaknya mendorong pemerintah menyediakan layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah, memperkuat fasilitas kesehatan di wilayah rawan bencana, serta menggunakan metode edukasi yang sesuai dengan bahasa dan pendekatan lokal.
Natasya juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam setiap tahapan kebijakan kesehatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Pada akhirnya perayaan HKN ini harus menjadi pintu refleksi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, gender, usia, status disabilitas, dan kondisi sosial-ekonomi,” ujarnya.