Nasional

Mahasiswi Unila Diduga Dilecehkan Kaprodi Saat Minta Tanda Tangan Tesis

Colour backlit image of the silhouette of a woman with her hands on her head in a gesture of despair. The silhouette is distorted, and the arms elongated, giving an alien-like quality. The image is sinister and foreboding, with an element of horror. It is as if the woman is trying to escape from behind the glass. Horizontal image with copy space.
Foto: Ilustrasi korban pelecehan. (iStock)
Bandar Lampung -

Mahasiswi pascasarjana Universitas Lampung (Unila) melaporkan oknum kepala program studi (kapordi) berinisial RF ke polisi. Korban mengaku menjadi menjadi korban pelecehan seksual saat meminta tanda tangan hasil seminar tesis.

Kepastian laporan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun. Laporan diterima SPKT Polda Lampung pada Senin (9/11/2026).

"Korban sudah membuat laporan polisi di Polda Lampung," kata Yuni, Selasa (10/11/2026).

Sebelum korban membuat laporan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Lampung telah lebih dulu mendatangi korban. Polisi juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memberikan pendampingan.

Langkah tersebut dilakukan agar korban mendapatkan dukungan selama proses hukum, sekaligus memastikan perkara yang dilaporkan dapat ditangani.

Dugaan pelecehan ini sebelumnya ramai diperbincangkan setelah korban mengungkapkan pengalamannya melalui media sosial. Korban menyebut peristiwa itu terjadi pada 5 Mei 2026. Saat itu, dia menemui RF untuk meminta tanda tangan dokumen akademik setelah menjalani seminar hasil tesis.

Korban menyebut RF melakukan sejumlah kontak fisik yang tidak diinginkan. Tak hanya itu, pelaku juga beraksi ketika korban hendak keluar dari ruangan.

Persoalan tersebut kemudian ditangani oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila.

Tim Advokasi PPKPT Unila, Sukarmin, sebelumnya mengungkapkan tim telah memeriksa korban dan dosen yang dilaporkan. Dari pemeriksaan tersebut, PPKPT menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual.

Hasil pemeriksaan itu telah disampaikan kepada pimpinan universitas dalam bentuk rekomendasi. Meski demikian, Sukarmin menegaskan PPKPT tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesalahan pidana seseorang karena bukan merupakan lembaga penegak hukum.