Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 16.914,9 hektare untuk mempertahankan kawasan pertanian di daerah tersebut.
Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb dalam keterangan di Bandung, Rabu, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan lahan pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
"Sebagai bentuk keberpihakan terhadap keberlangsungan lahan pertanian, Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai LSD," katanya.
Ia menjelaskan lahan sawah dilindungi tersebut tersebar di 29 kecamatan dan 207 desa di Kabupaten Bandung, sehingga perlindungannya menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Selain kebijakan perlindungan lahan, Pemkab Bandung juga menjalankan enam program strategis untuk memperkuat sektor pertanian, mulai dari perluasan tanam padi, modernisasi alat dan mesin pertanian, hingga penerapan sistem agrosolution.
Program lainnya meliputi fasilitasi asuransi pertanian serta perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung, perhatian pemerintah pusat sendiri menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus memperkuat pembangunan sektor pertanian," ujar Ali.
Kabupaten Bandung memiliki 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah tersebut.
Melalui kebijakan pembebasan PBB bagi lahan yang memenuhi ketentuan LSD dan program penguatan sektor pertanian, Pemkab Bandung melanjutkan upaya perlindungan kawasan sawah serta dukungan terhadap keberlangsungan usaha petani.