JAKARTA -- Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga akhir Oktober 2026 atau setara 79,5 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang kenaikan penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerimaan cukai tercatat Rp185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut didorong peningkatan produksi rokok legal hasil penindakan serta produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) seiring meningkatnya aktivitas pariwisata.
“Produksi rokok kita meningkat, karena itu, cukai yang diterima meningkat walaupun tarifnya (tarif cukai) tetap,” tegas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, penerimaan bea masuk mencapai Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen. Kenaikan ini dipengaruhi peningkatan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.
Penerimaan bea keluar tercatat Rp34,5 triliun atau tumbuh 43,4 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan harga dan volume ekspor crude palm oil (CPO).
Di sisi penindakan, Bea Cukai telah melakukan 17.108 kali penindakan rokok ilegal dan 1.417 kali penindakan narkotika hingga Oktober 2026. Hasil penindakan rokok ilegal mencapai 1,7 miliar batang atau naik 79,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, barang bukti narkotika yang disita mencapai 13,28 ton atau meningkat 14,3 persen.
Suahasil mengatakan, penindakan rokok ilegal diperlukan untuk melindungi pelaku usaha yang patuh membayar cukai dari persaingan tidak sehat. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pembayaran cukai.
Selain rokok ilegal dan narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya juga menindak upaya penyelundupan emas. Hingga Oktober 2026, tercatat 131 kali penindakan dengan total barang bukti mencapai 405,1 kilogram.
Suahasil menyebut penindakan ekspor emas ilegal diperlukan untuk menjaga pasokan bahan baku bagi industri pengolahan emas dalam negeri. Pemerintah juga mendorong agar kegiatan pengolahan dan produksi perhiasan dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan kepabeanan.
“(penindakan emas) ini penting karena kita ingin mendukung hilirisasi atau pengolahan emas di dalam negeri,” tegas Suahasil. “Kalau mau bikin perhiasan boleh bikin di dalam negeri, kalau mau diekspor, boleh (asal) bayar bea keluar."