Politik

Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset, Dasco Pimpin Rapat di Komisi III

Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset, Dasco Pimpin Rapat di Komisi III

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset diselesaikan di tingkat panitia kerja (Panja), termasuk proses perumusan dan sinkronisasi oleh tim perumus dan tim sinkronisasi.

Memimpin rapat tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, berdasarkan daftar kehadiran, rapat dihadiri 32 dari 46 anggota Komisi III DPR RI yang mewakili delapan fraksi. "Maka perkenankan kami membuka rapat ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum,” katanya. 

Dasco mengatakan, rapat kerja tersebut digelar untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset. Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, nomenklatur RUU tersebut berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dia menjelaskan, agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panja RUU Perampasan Aset, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah RUU dan penjelasannya.

"Adapun acara rapat kerja pada hari ini yaitu: Satu, laporan panitia kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya. Dua, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah. Tiga, pengambilan keputusan tingkat satu dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan," katanya. 

Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga memaparkan proses pembahasan RUU yang telah dilakukan sejak keputusan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada 5 November 2026.

"Berdasarkan keputusan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada tanggal 5 November 2026, maka kegiatan pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilaksanakan pada tingkat panja. Telah melakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama pemerintah," katanya.

Dasco menjelaskan setelah pembahasan DIM pasal demi pasal rampung, Panja kemudian menyerahkan proses perumusan dan sinkronisasi kepada tim perumus dan tim sinkronisasi. Kedua tim tersebut telah menyelesaikan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Panja pada Rabu pagi.

"Setelah selesai dilakukan pembahasan DIM pasal per pasal, maka selanjutnya panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada tim perumus dan tim sinkronisasi. Dan timus-timsin telah melaksanakan tugasnya serta melaporkan hasil kerjanya kepada panja pada pagi hari ini, tanggal 18 November 2026," katanya.

Dasco mengatakan, hasil pembahasan di tingkat Panja serta tim perumus dan tim sinkronisasi menjadi dasar pelaksanaan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada hari ini.

"Atas dasar keputusan pembahasan di tingkat panja dan timus dan timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," kaitannya mengakhiri. 

Selain para anggota Komisi III DPR RI, sejumlah perwakilan pemerintah hadir dalam rapat itu, yakni Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej hingga Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. Hadir juga dua Wakil Ketua DPR RI masing-masing Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.