Nasional

Studi Ungkap Cara Pangkas Biaya Cadangan Minyak Darurat di ASEAN

Studi Ungkap Cara Pangkas Biaya Cadangan Minyak Darurat di ASEAN

JAKARTA – Kerja sama antarnegara ASEAN dalam penyediaan cadangan minyak darurat berpotensi menghemat biaya hingga 610 juta dolar AS per tahun. Skema penyediaan secara regional diperkirakan membutuhkan biaya 2,19 miliar dolar AS per tahun, lebih rendah dibandingkan jika setiap negara mengandalkan cadangan nasional yang mencapai 2,80 miliar dolar AS.

Temuan tersebut disampaikan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dalam 2nd East Asia Media Caucus di Jakarta, Jumat (6/11/2026). Forum yang mempertemukan peneliti dan jurnalis dari sejumlah negara ASEAN itu membahas efisiensi penyediaan cadangan minyak darurat serta upaya meningkatkan daya saing industri melalui proses produksi yang lebih bersih.

Chief Operating Officer ERIA Takayuki Yamanaka mengatakan gangguan pasokan energi global menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara. Menurut dia, penguatan ketahanan energi perlu berjalan beriringan dengan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan integrasi ekonomi kawasan.

“Dengan jumlah cadangan tambahan yang sama, skema kerja sama regional ini berpotensi menghemat biaya sekitar 22 persen atau setara 610 juta dolar AS per tahun,” kata Yamanaka dalam keterangannya pada Sabtu (7/11/2026).

Ekonom Energi Senior ERIA Han Phoumin menjelaskan, perhitungan tersebut menggunakan skema cadangan bersama yang tetap dimiliki produsen atau mitra. Negara peserta memperoleh hak untuk menggunakan cadangan berdasarkan kesepakatan, sedangkan biaya pengiriman darurat dan pengisian kembali cadangan dihitung secara terpisah.

“Skema ini merupakan rekomendasi ERIA yang masih memerlukan pertimbangan dan persetujuan pemerintah terkait,” ujar Han.

Menurut Han, kesepakatan mengenai hak penggunaan cadangan baru menjadi langkah awal. Setiap negara juga perlu menyiapkan prosedur pengeluaran cadangan, memastikan kesesuaian jenis bahan bakar dengan kebutuhan, serta menyediakan sarana pengiriman ke lokasi yang membutuhkan.

“Melalui uji coba sukarela, pemerintah dan operator dapat menguji apakah semua itu berjalan dengan baik sebelum pasokan terganggu,” ujar Han.

Selain ketahanan energi, ERIA menyoroti tantangan daya saing industri ASEAN dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Senior Policy Fellow ERIA Intan Murnira Ramli mengatakan kemampuan kawasan mengintegrasikan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan kerja sama regional akan memengaruhi perkembangan industri dan investasi.

“Daya saing ASEAN ke depan akan semakin bergantung pada kemampuan kawasan ini memadukan pertumbuhan hijau, transformasi digital, dan integrasi regional. Perubahan global membuka peluang bagi kita untuk mengembangkan industri baru, menarik investasi, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan pekerjaan yang lebih baik di seluruh kawasan,” ujar Intan.

Hasil survei ERIA terhadap perusahaan Jepang yang beroperasi di ASEAN menunjukkan 53,3 persen perusahaan telah mengambil langkah mengurangi emisi karbon. Namun, hanya 7,1 persen yang melaporkan telah beralih ke pemasok dengan emisi lebih rendah atau mendorong pemasok mengurangi emisi.

Survei terpisah terhadap perusahaan lokal ASEAN juga menemukan usaha kecil lebih jarang mengambil langkah pengurangan emisi dibandingkan perusahaan besar. Keterbatasan pendanaan dan kemampuan teknis menjadi sejumlah kendala yang dihadapi.

Tantangan juga terlihat dalam penerapan teknologi digital. Sebanyak 70,8 persen perusahaan Jepang yang disurvei menyebut kekurangan tenaga kerja dengan keterampilan digital sebagai hambatan. Sementara itu, 64,7 persen menyoroti tingginya biaya penerapan teknologi.

Temuan tersebut menunjukkan kebutuhan investasi dalam pengembangan keterampilan dan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan agar lebih banyak perusahaan, termasuk usaha kecil, dapat mengikuti perubahan industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, forum turut membahas penyelarasan standar dan penguatan konektivitas antarnegara. Salah satu agenda yang dibahas adalah ASEAN Green Economy Framework Agreement (GEFA), yang diharapkan dapat mendukung investasi dan membuka peluang usaha di sektor ekonomi hijau.

“Implementasi agenda bersama akan menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan ASEAN mengembangkan industri baru, memperkuat rantai nilai, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ujar Intan.