Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Sejumlah kiai sepuh, pengasuh pesantren, dan ulama mendorong pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto guna menjaga kewibawaan negara, menegakkan keadilan, dan memperkuat persatuan bangsa.
Pengasuh Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan, Jawa Timur, KH Muhammad Idris Hamid, di Pasuruan, Minggu, menyatakan para kiai juga mendorong Presiden mengambil langkah tegas, terukur, dan menyeluruh untuk memulihkan keutuhan pemerintahan serta memastikan seluruh perangkat negara bekerja sesuai amanah dan konstitusi.
"Persoalan ini merupakan perkara serius karena menyangkut amanah kekuasaan, keselamatan kepemimpinan nasional, kewibawaan negara, serta kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan," kata KH Idris, dalam forum silaturahmi kiai sepuh di Pasuruan, Minggu.
Ia menyampaikan bahwa para kiai sepuh menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, pengkhianatan amanah, serta penggunaan perangkat negara secara melawan hukum oleh siapa pun dan untuk kepentingan apa pun.
KH Idris menyebut, para kiai menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara, apabila terbukti, merupakan pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan keamanan negara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, para kiai turut mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara tuntas, terbuka, profesional, dan berkeadilan, termasuk menelusuri pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, maupun memperoleh manfaat dari tindakan melawan hukum tersebut.
Dalam seruan itu, para kiai juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta hak-hak setiap pihak yang dijamin hukum.
KH Idris menekankan para kiai turut mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama, pengasuh pesantren, santri, dan tokoh masyarakat, menjaga ketenteraman serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya.
Para kiai juga mengingatkan bahwa perbedaan kepentingan dan pandangan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah dan beradab, dengan mengutamakan keselamatan bangsa serta kemaslahatan rakyat.
"Keutuhan negara merupakan amanah bersama, sedangkan kekuasaan adalah tanggung jawab besar di hadapan Allah SWT dan rakyat yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh," kata KH Idris.